Formasi PPPK PPU Semua Sudah Diajukan ke Pusat

Edy Suratman Yulianto

Ratusan Tenaga Harian Lepas (THL) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali menyuarakan aspirasi. (Ist)
Ratusan Tenaga Harian Lepas (THL) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali menyuarakan aspirasi. (Ist)

Penajam, helloborneo.com – Ratusan tenaga honorer kategori R3 dan R4 di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali turun ke jalan untuk menuntut kepastian nasib mereka. Aksi yang digelar pada Senin (11/8/2025) ini memusatkan perhatian pada desakan pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu, disertai permintaan adanya komitmen tertulis dari pemerintah daerah.

Aksi ini bukan yang pertama kali dilakukan. Pada Juli lalu, gelombang serupa juga terjadi, dengan tuntutan yang sama kejelasan status kepegawaian dan percepatan proses pengangkatan PPPK.

Menanggapi unjuk rasa tersebut, Ketua DPRD PPU Raup Muin menegaskan bahwa persoalan pengangkatan honorer bukan murni keputusan daerah, melainkan mengikuti mekanisme nasional yang diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

“Ini bukan soal kebijakan daerah, tapi soal proses. Ada aturan yang harus diikuti. Pemerintah daerah sudah menyampaikan usulan ribuan nama. Sekarang tinggal menunggu tahapan berikutnya. Jadi, saya pikir tidak ada masalah,” jelas Raup Muin.

Ia memaparkan, Pemkab PPU bersama DPRD telah menyusun dan mengirimkan data honorer secara lengkap ke kementerian terkait, disertai verifikasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta bagian organisasi tata kelola daerah.

“Tadi sudah dijelaskan langsung oleh BKPSDM dan bagian organisasi, lengkap dengan jumlah dan kategorinya. Semua saat ini berada pada tahap seleksi administratif di pusat. Ini bukan hanya persoalan PPU, tapi bagian dari kebijakan nasional,” tegasnya.

Raup juga mengungkapkan bahwa dibandingkan daerah lain di Kalimantan Timur, PPU termasuk cepat dalam mengajukan usulan. Beberapa daerah, seperti Balikpapan dan Paser, bahkan masih berada di tahap awal persiapan data honorer.

“Daerah lain masih mempersiapkan usulan, sementara kita sudah lebih dulu menyampaikannya. Jadi sekarang tinggal menunggu proses dari pusat. Kami di DPRD akan terus mengawal sampai selesai,” tutupnya. (adv/log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses