Edy Suratman Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Program Kartu Penajam Cerdas yang menjadi salah satu janji kampanye Bupati Mudyat Noor dan Wakil Bupati Waris Muin belum juga terealisasi, meski tahun ajaran baru telah dimulai. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten PPU, Thohiron, menilai hal ini sebagai ujian awal bagi pasangan kepala daerah baru tersebut dalam memenuhi komitmen politik mereka.
Menurut Thohiron, keterlambatan bukan semata soal kemauan, tetapi terkait mekanisme anggaran. Ia mengungkapkan, program ini tidak teranggarkan dalam APBD murni 2025 karena Mudyat–Waris belum resmi dilantik saat pembahasan dan pengesahan anggaran berlangsung.
“Bukan tidak terealisasi, tapi memang harus menunggu APBD Perubahan. Kalau di APBD murni tidak ada, mau tidak mau masyarakat harus bersabar,” jelasnya.
Ia menekankan, DPRD akan memantau ketat proses pembahasan APBD Perubahan 2025, memastikan janji PPU Cerdas benar-benar masuk dalam prioritas belanja daerah.
“Kita kawal, jangan sampai hanya jadi slogan kampanye,” tegas Thohiron.
Program Kartu Penajam Cerdas digadang-gadang menjadi langkah strategis untuk memajukan pendidikan di PPU, mulai dari beasiswa, bantuan perlengkapan sekolah, hingga dukungan fasilitas belajar. Janji ini mendapat sorotan luas karena disampaikan langsung kepada publik saat masa kampanye Pilkada 2024.
Thohiron mengingatkan bahwa masyarakat tentunya menanti bukti, bukan sekadar narasi. Jangan sampai hanya manis dibibir saat kampanye, namun tidak ada realisasi dilapangan.
“Masyarakat sudah mendengar janji itu, sekarang waktunya dibuktikan. Kalau di perubahan nanti tidak masuk, tentu akan menimbulkan kekecewaan,” katanya.
Ia juga menekankan perlunya SKPD terkait bekerja cepat menyusun dokumen dan proposal teknis agar tidak ada alasan teknis yang menghambat realisasi. Sehingga ada tanggung jawab yang harus dijalankan untuk lebih baik dari sebelumnya.
“Janji politik itu punya beban moral. Kalau tidak dilaksanakan, akan mempengaruhi kepercayaan publik,” ujarnya. (adv/log)
