Bagus Purwa
Penajam, helloborneo.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus berupaya meningkatkan kualitas tenaga kerja konstruksi lokal. Salah satunya lewat Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi yang digelar serentak pada 19–21 Agustus 2025 di tiga lokasi berbeda.
Sebanyak 95 peserta dari berbagai wilayah di PPU mengikuti pelatihan yang terbagi dalam dua kualifikasi, yakni Petugas K3 Konstruksi dan Tukang Bangunan Gedung. Kegiatan ini menggandeng DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur serta Pusat Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi Mandiri Kaltim.
Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten PPU, Muhajir, mengungkapkan bahwa masih terdapat kesenjangan kompetensi tenaga kerja konstruksi di daerah. Berdasarkan data, sekitar 45 persen tenaga kerja kualifikasi operator maupun teknisi/analis di PPU belum memiliki sertifikat kompetensi.
“Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus dorongan bagi kami untuk mempercepat program pelatihan dan sertifikasi secara berkelanjutan. Apalagi PPU kini berperan sebagai daerah penyangga utama pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN),” jelas Muhajir.
Menurutnya, sertifikasi tidak hanya memberikan pengakuan formal, tetapi juga meningkatkan jenjang karier pekerja. Dari yang sebelumnya hanya berstatus asisten atau pembantu, mereka bisa naik level menjadi tenaga kompeten yang diakui secara resmi.
Muhajir menekankan, tenaga kerja bersertifikat akan lebih siap menghadapi tantangan dunia konstruksi modern. Dengan keterampilan yang terukur, mereka tidak hanya bisa bekerja di daerah, tetapi juga mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.
“Sertifikasi bukan sekadar kertas pengakuan, tetapi tiket untuk naik kelas. Dari asisten lapangan, pekerja bisa menjadi tenaga konstruksi kompeten yang diakui dan siap bersaing hingga level nasional,” ujar Muhajir.
Selain itu, pelatihan yang diberikan mencakup aspek teknis, keselamatan kerja, hingga etika profesi. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk melahirkan pekerja konstruksi yang tidak hanya terampil, tetapi juga mengutamakan integritas.
Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah berencana memperluas cakupan pelatihan di tahun mendatang, agar lebih banyak tenaga kerja lokal yang bisa memperoleh sertifikasi. Upaya ini sekaligus menjawab kebutuhan tenaga konstruksi bersertifikat di proyek-proyek strategis.
Dengan percepatan program ini, PPU menargetkan mampu menekan kesenjangan kompetensi dan memperkuat posisi tenaga kerja lokal dalam mendukung pembangunan, khususnya di wilayah penyangga IKN.
“Pelatihan ini bukan hanya soal keterampilan teknis, tapi juga keselamatan dan integritas. Dengan memperluas sertifikasi, kami ingin memastikan tenaga kerja lokal PPU siap menjadi tulang punggung pembangunan, terutama di kawasan penyangga IKN,” pungkasnya. (log)
