Edy Suratman Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk meninjau persiapan pelaksanaan program prioritas nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rombongan dipimpin Direktur Pelayanan Kemenkumham, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM RI, Dr. Osbin Samosir, dan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Nicko Herlambang, beserta jajaran perangkat daerah di Kantor Bupati, Jumat (29/08/2025).
Tohar menegaskan bahwa MBG merupakan kebijakan Presiden yang bersifat instruksi, sehingga tidak perlu diperdebatkan. Menurutnya, fokus utama pemerintah daerah adalah memastikan aspek teknis dan operasional di lapangan dapat berjalan dengan baik.
“Kebijakan Presiden adalah perintah, tidak perlu diperdebatkan. Yang perlu kita diskusikan adalah teknis pelaksanaan agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah di lapangan,” ujar Tohar.
Ia mengingatkan bahwa tantangan terbesar program ini terletak pada proses penyediaan makanan dalam jumlah besar. Mulai dari memasak ribuan porsi sejak dini hari, pengemasan yang tepat, hingga menjaga kualitas agar tetap layak konsumsi pada jam makan siang.
“Jika penanganan kurang tepat, kualitas makanan bisa menurun bahkan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan,” tambahnya.
Selain aspek teknis, Tohar menekankan pentingnya memperhatikan ekosistem pangan lokal. Petani PPU yang menghasilkan hortikultura harus dilibatkan dalam rantai pasok, namun tanpa menimbulkan gangguan pada pasar umum maupun gejolak harga yang berpotensi memicu inflasi.
“Program ini harus berjalan seiring dengan stabilitas pangan dan inflasi daerah. Jangan sampai pasar umum terganggu, sementara petani kita juga tetap harus mendapatkan manfaat dari program ini,” tegasnya.
Sementara itu, Osbin Samosir menegaskan komitmen Kemenkumham dalam mendukung penuh kebijakan Presiden, termasuk program MBG. Ia menilai PPU memiliki posisi strategis karena berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) sehingga keberhasilan program di daerah ini akan menjadi contoh penting bagi wilayah lain.
“Kemenkumham memiliki komitmen kuat mendukung kebijakan Presiden, termasuk dalam pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia. Kami sangat mengapresiasi kesiapan pemerintah Kabupaten PPU dalam menyambut program ini,” ucap Osbin. (log)
