Edy Suratman Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, melontarkan usulan terkait kesejahteraan tenaga pendidik. Ia menilai, gaji guru di sekolah negeri maupun swasta seharusnya dipatok minimal Rp50 juta per bulan agar profesi ini benar-benar dihargai dan para guru bisa fokus menjalankan tugas mendidik generasi bangsa.
Menurut Thohiron, dunia pendidikan sering kali menuntut guru bekerja melebihi kapasitas tanpa diimbangi dengan kesejahteraan yang layak. Ia menilai, kondisi itu semakin terasa dengan adanya program baru pemerintah pusat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menambah tanggung jawab guru di sekolah.
“Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga memastikan seluruh siswa mendapatkan makanan bergizi gratis secara adil dan merata. Itu pekerjaan tambahan yang membutuhkan waktu, perhatian, bahkan tenaga ekstra,” tegas Thohiron.
Ia menilai, keberhasilan program MBG di lapangan sangat ditentukan oleh peran guru. Mulai dari distribusi, memastikan anak-anak memakannya, hingga mengawasi agar tidak ada yang terlewat. Dengan tanggung jawab sebesar itu, menurutnya, tidak adil jika guru masih digaji rendah dan jauh dari kata sejahtera.
Thohiron mengingatkan bahwa kesejahteraan guru adalah investasi jangka panjang. Bila pendidik mendapat penghargaan finansial yang memadai, maka kualitas pengajaran akan meningkat, begitu pula motivasi mereka dalam mendidik generasi muda.
“Kesejahteraan guru adalah kunci kualitas pendidikan. Kalau gurunya masih sibuk mencari tambahan penghasilan, kapan bisa fokus mendidik anak bangsa?” ujarnya.
Ia menambahkan, angka Rp50 juta yang ia usulkan memang terkesan tinggi, namun hal itu sepadan dengan beban tanggung jawab yang dipikul guru. Apalagi, dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah PPU, kualitas pendidikan akan menjadi sorotan nasional bahkan internasional.
Menurutnya, pemerintah pusat perlu lebih serius menempatkan guru sebagai profesi terhormat dengan gaji yang pantas. Jika program-program tambahan seperti MBG terus berjalan, tetapi tidak dibarengi peningkatan kesejahteraan, dikhawatirkan guru akan terbebani dan kualitas pendidikan justru menurun.
Thohiron menegaskan bahwa usulannya bukan sekadar wacana populis, melainkan dorongan agar ada keberpihakan nyata terhadap guru. Ia menilai, kesejahteraan tenaga pendidik harus ditempatkan dalam prioritas pembangunan, sejajar dengan pembangunan infrastruktur.
“Pendidikan adalah fondasi. Tanpa guru yang sejahtera, kita sulit bicara masa depan bangsa,” pungkasnya. (adv/log)
