Edy Suratman Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor memanfaatkan momentum perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-59 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yang dipusatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menyuarakan pentingnya keberpihakan anggaran terhadap daerahnya. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa meski sebagian besar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN berada di Kecamatan Sepaku, kewenangan dan manfaat anggaran belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat PPU.
Menurut Mudyat Noor, kehadiran IKN membawa kebanggaan tersendiri bagi daerahnya karena PPU menjadi bagian penting dari sejarah baru Indonesia. Namun, di balik kebanggaan itu, ada konsekuensi besar yang harus ditanggung daerah, terutama dalam hal pelayanan publik, infrastruktur dasar, dan penyesuaian sosial ekonomi masyarakat.
“Wilayah inti IKN memang sudah berada dalam otoritas tersendiri, tetapi masyarakat yang tinggal di sekitarnya masih berada di wilayah administratif Kabupaten PPU. Mereka turut menanggung dampak pembangunan dan perubahan sosial yang begitu cepat,” ujar Mudyat Noor dalam sambutannya di hadapan ratusan peserta silaturahmi regional KAHMI se-Kalimantan, NTT, NTB, dan Bali, Sabtu (08/11/2025).
Ia menekankan, pembangunan IKN seharusnya juga memberikan efek ganda bagi daerah penyangga seperti PPU. Karena itu, keberpihakan anggaran dari pemerintah pusat menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan keseimbangan pembangunan dan mencegah kesenjangan baru di sekitar wilayah ibu kota negara.
“Kami berharap dalam pembahasan anggaran nasional mendatang, ada porsi khusus yang memperhatikan kabupaten mitra seperti PPU. Selama ini pembangunan banyak berfokus di wilayah KIPP, padahal masyarakat kami juga menghadapi dampak langsung dari proyek nasional ini,” tegasnya.
Menurutnya, sinergi antara Otorita IKN dan Pemerintah Kabupaten PPU harus diperkuat agar pelayanan publik tetap berjalan optimal. Ia menilai, keberhasilan pembangunan IKN tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur, tetapi juga dari seberapa besar kesejahteraan masyarakat lokal meningkat.
Mudyat Noor mengungkapkan bahwa beban pembangunan di PPU meningkat pesat sejak dimulainya proyek IKN. Masyarakat menghadapi kenaikan harga tanah, kebutuhan sosial yang bertambah, hingga tantangan penyediaan fasilitas umum. Dalam kondisi itu, dukungan anggaran pusat menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah daerah.
“Kami tidak menolak pembangunan, justru mendukung sepenuhnya. Namun pembangunan sebesar ini harus berpihak juga pada masyarakat sekitar. Tanpa dukungan nyata bagi daerah penyangga, keadilan pembangunan akan sulit tercapai,” ucapnya..
Di hadapan tokoh-tokoh nasional dan para alumni HMI lintas wilayah, Mudyat Noor juga mengajak seluruh elemen KAHMI untuk ikut mendorong gagasan kolaboratif dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif. Ia percaya KAHMI, sebagai jaringan intelektual muslim, dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan keadilan sosial bagi seluruh daerah.
“IKN bukan hanya proyek fisik, tapi simbol peradaban baru. Kita harus memastikan bahwa peradaban itu tumbuh dengan asas keadilan bagi semua, termasuk masyarakat di Penajam Paser Utara,” ujarnya.
“Kami siap menjadi mitra Otorita IKN, namun kami juga berharap dukungan yang seimbang agar masyarakat lokal tidak tertinggal. Dengan kebersamaan dan keberpihakan, kita bisa membangun Indonesia yang benar-benar maju,” pungkasnya. (adv/kmf/log)
