Dika
Plt Sekretaris Daerah Kab PPU, Drs H Tohar MM
Penajam, helloborneo.com – Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Tohar meyatakan, pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah setempat harus tegas terhadap pegawai.
“Pimpinan SKPD harus tegas, jika tidak tegas terhadap pegawai yang kurang disiplin atau sering bolos kerja akan kami tegur dan akan menjadi catatan, serta bakal kena sanksi,” tegas Tohar, di Penajam, Senin.
Kepada pejabat struktural disetiap SKPD, kata dia, untuk bertanggung jabab secara moral terkait disiplin pegawai yang ada dibawahnya. Selain kepada pegawai negeri sipil (PNS), piimpinan SKPD juga harus mengambil sikap tegas terhadap tenaga honorer yang jarang masuk kerja sesuai dengan isi kontrak kerja.
“Pejabat struktural harus bertanggung jawab, ada pejabat eselon IV, eselon III dan eselon II di dinas itu. Terapkan ketegasan dengan sanksi pemotongan tunjangn bagi pegawai yang kurang disiplin,” kata Tohar.
“Kalau honorer malas masuk kerja, pejabat SKPD juga punya tanggung jawab untuk melakukan tindakan,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, lanjut Tohar, secara tegas belum menerapkan sanksi sesuai dengan aturan kepegawaian. Sehingga pegawai yang sering terlambat masuk kantor, bahkan bolos kerja belum mendapatkan sanksi tegas dari pimpinan SKPD masing-masing.
Sanksi berupa pemotongan tunjangan, tambahnya, baru diberikan kepada satu PNS di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dan satu PNS di Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara, karena dinilai indisipliner soal kehadiran.
Sanksi pemotongan tunjangan baru kepada dua PNS karena dinilai indisipliner soal kehadiran. Memang kami akui masih ada sejumah pegawai sering terlambat atau bolos kerja,” ungkap Tohar. (bp/*esa)
