Bagus Purwa
Penajam, helloborneo.com – Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah mencanangkan program swasembada beras bisa direalisasikan pada 2017, sebagai perwujudan salah satu nawacita yang didengungkan saat kampanye Pilpres 2014.
Tidak hanya komoditas beras, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menargetkan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan lainnya, khususnya jagung, kedelai dan gula yang hingga kini masih harus impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Khusus komoditas beras, Menteri Pertanian Amran Sulaiman justru yakin target swasembada bisa direalisasikan dalam waktu kurang dari tiga tahun atau 2016.
Indonesia pernah meraih kejayaan di sektor pertanian saat era pemerintahan Presiden Soeharto dengan mencapai swasembada beras pada 1984. Produksi beras nasional saat itu mencapai 25,8 juta ton. Atas prestasi tersebut, Indonesia memperoleh penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) pada 1985.
Kesuksesan tersebut tidak mampu terus dipertahankan karena berbagai faktor, hingga kemudian era pemerintahan Presiden Jokowi kembali berupaya meraih kejayaan swasembada setelah lebih dari 30 tahun lamanya.
Langkah pemerintah mencapai swasembada beras juga ditekankan ke seluruh pemerintah daerah, tidak hanya daerah yang selama ini menjadi sentra produksi padi, tetapi juga daerah-daerah yang sektor pertaniannya sedang berkembang.
Salah satunya Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, juga tidak mau ketinggalan untuk membantu cita-cita pemerintah mewujudkan program swasembada beras 2017 sesuai program Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tersebut.
Namun, masalah pengairan atau irigasi yang belum tertata dengan baik di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai penunjang kegiatan tanam. Sehingga produktivitas menjadi kendala utama sektor pertanian di daerah itu, dibanding kabupaten/kota di provinsi lain, seperti di Jawa dan Sulawesi.
Bahkan, sebagian daerah pertanian di wilayah Penajam Paser Utara hanya mengandalkan air hujan (sawah tadah hujan) untuk pengairan lahan, sehingga pola tanam menjadi tidak maksimal.
Kondisi ini yang kemudian memicu sebagian petani untuk mengalihkan lahannya untuk menanam kelapa sawit, karena tanaman tersebut tidak terlalu banyak memerlukan pengairan, seperti halnya padi.
“Memang, produktivitas bisa ditingkatkan kalau ketersediaan air mencukupi, makanya program penunjangnya adalah pemenuhan ketersediaan air memadai melalui pembangunan saluran irigasi,” tutur Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Penajam Paser Utara, Dwi Joko Febrianto.
Saat ini, Kabupaten Penajam Paser Utara, sedang fokus pada pembangunan jaringan irigasi tersier untuk pemenuhan kebutuhan lahan seluas 11.600 hektare dan lahan padi gunung sekitar 823 hektare yang tersebar di seluruh kecamatan.
Darman, salah seorang petani di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, mengungkapkan para petani di daerah setempat hanya mengandalkan air hujan untuk mengairi lahan sawah, karena belum ada saluran irigasi.
“Kalau tidak ada upaya dari pemerintah untuk membangun saluran irigasi, bisa jadi para petani akan mengalihfungsikan lahan mereka menjadi kebun sawit. Kami hanya bisa tanam dan panen setahun sekali.” ujarnya.
Bupati Penajam Paser Utara, Yusran Aspar menegaskan, bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara siap berkontribusi mewujudkan swasembada pangan nasional yang dicanangkan Presiden Jokowi, dengan malibatkan TNI di jajaran Kodam VI Mulawarman.
“Untuk mencapai itu, Kabupaten Penajam Paser Utara menyiapkan sejumlah program dan akan melakukan percepatan dengan melibatkan TNI di jajaran Kodam VI Mulawarman,” ucapnya.
“Keterlibatan TNI sangat penting dalam memberikan semangat bagi pelaku utama sektor pertanian untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pertanian mereka,” kata Yusran Aspar.
Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Benny Indra Pujiastono menegaskan, keterlibatan TNI dalam program swasembada pangan, khususnya beras, merupakan instruksi dari pimpinan di Mabes TNI. Dan Kodam VI Mulawarman akan memberikan sanksi kepada masing-masing Komando Distrik Militer (Kodim) yang gagal membantu petani mewujudkan program swasembada pangan pada 2017.
“Masing-masing Kodim harus melaporkan hasil kegiatan di lapangan untuk mewujudkan swasembada pangan,” katanya, usai rapat pembahasan pengairan irigasi pertanian di wilayah Desa Sebakung Jaya, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Rabu (4/3).
“Bagi masing-masing Komandan Kodim yang tidak berhasil dalam program swasembada di wilayahnya, akan dapat sanksi tegas berupa pemecatan,” tegas Pangdam Benny Indra Pujiastono.
Pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara itu memfokuskan pada perbaikan bendungan Sungai Talake yang akan menjadi sumber air irigasi di Desa Sebakung Jaya, sebagai salah satu sentra produksi padi.
Selama ini, kendala utama yang dialami pertanian di Kecamatan Babulu adalah masalah pengairan, sehingga petani hanya mampu tanam padi satu atau dua kali dalam setahun.
“Dengan adanya bendungan Sungai Talake sebagai irigasi, diyakini petani akan bisa panen tiga kali dalam setahun,” kata Benny Indra Pujiastono.
Sebanyak 54 bintara pembina desa (Babinsa) Kodim 0913 Penajam Paser Utara, yang sebelumnya telah mendapat pelatihan, diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pendampingan dan membantu para petani untuk mewujudkan program swasembada beras 2017.
Selain menerjunkan Babinsa, menurut komandan Kodim (Dandim) 0913 Penajam Paser Utara, Letkol Czi Adi Suryanto, Kodim 0913 juga menyiapkan 124 personel lainnya, jika dibutuhkan untuk membantu para petani, mulai dari membajak sawah, menanam dan memupuk sampai panen.
Adi Suryanto juga mengingatkan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk memberikan dukungan, terutama terkait pemenuhan tanam para petani, seperti ketersediaan pupuk, bibit dan sebagainya, termasuk pengairan, agar swasembada beras bisa tercapai. (bp/*esa)