Disdukcapil Penajam Hentikan Pencetakan KTP Elektronik

AH Ari B

 

Kadisdukcapil Kabupaten Penajam Paser Utara, Suyanto (Gusti - Hello Borneo)

Kadisdukcapil Kabupaten Penajam Paser Utara, Suyanto (Gusti – Hello Borneo)

Penajam, helloborneo.com – Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menghentikan sementara layanan pencetakan KTP elektronik karena kehabisan blanko.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Penajam Paser Utara, Suyanto, di Penajam, Rabu, mengatakan pencetakan KTP elektronik akan kembali dilakukan pada pertengahan Agustus 2015, karena saat ini persediaan keping blanko KTP elektronik telah habis terpakai.

“Kami terpaksa menghentikan pencetakan selama satu bulan lebih karena kehabisan blanko, kami masih menunggu kiriman blanko itu dari Kementarian Dalam Negeri (Kemendagri),” katanya.

Kekosongan blanko KTP elektronik tersebut, menurut Suyanto, terjadi di beberapa kita dan kabuoaten lain di Indonesia, karena untuk proses pengadaan blanko KTP elektronik merupakan kewenangan Kemendagri, dan menurut informasi blanko itu selesai dicetak dan akan dibagikan pada Agustus 2015.

Akibat kehabisan blanko tersebut, Disdukcapil Penajam Paser Utara untuk sementara menerbitkan surat keterangan bagi warga yang belum berkesempatan mendapatkan KTP elektronik. Surat keterangan tersebut bisa dijadikan pengganti KTP elektronik asli sebagai persyaratan administrasi.

“Kami tetap buka layanan perekaman data bagi warga yang belum memiliki KTP elektronik dan kami berikan surat keterangan karena belum mendapatkan fisiknya,” kata Suyanto.

Disdukcapil Kabupaten Penajam Paser Utara juga meminta dan mengimbau pimpinan lembaga pelayanan publik agar tidak mempersulit, bahkan menolak warga yang mengajukan surat keterangan tersebut sebagai kelengkapan administrasi.

“Surat keterangan yang ditandatangani Kepala Disdukcapil dianggap sah sepanjang blanko dari pusat belum ada, berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri pada 13 Desember 2012 Nomor 471.13/5184/SJ perihal pelaksanaan perekeman KTP elektronik secara regular,” ungkap Suyanto.

“Kami harapkan instansi layanan publik tetap dapat menerima surat keterangan itu sebagai pengganti KTP elektronik, sebelum warga bersangkutan memiliki KTP elektronik yang asli,” tambahnya. (bp/*esa)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.