AH Ari B
Ketua Komisi I DPRD Kab PPU, Fadliansyah (Suherman – Hello Borneo)
Penajam helloborneo.com – Fraksi Partai Golkar DPRD Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, meminta pemerintah setempat menyikapi serius beberapa catatan dan arahan dari auditor atau pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia agar dapat meraih opini laporan keuangan WTP (wajar tanpa pengecualian).
“Pemerintah daerah harus tingkatkan tata kelola aset baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak agar bisa meraih opini WTP,” kata Fadliansyah saat membacakan pandangan umum Fraksi Partai Golkar dalam rapat paripurna penyampaian nota penjelasan dan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) pertannggungjawaban pelaksanaan APBD 2014, di gedung Paripurna DPRD Penajam Paser Utara, Rabu.
Selain itu Fraksi Partai Golkar, kata Fadliansyah, juga keberatan, jika pelaksanaan kegiatan proyek skala kecil dan perawatannya diserahlkan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pekerjaan Umum (UPTD-PU) Kecamatan, karena realisasi penyerapan UPTD-PU di masing-masing kecamatan tidak mencapai 100 persen.
“Di Kecamatan Babulu hanya terserap 81 persen dari total anggaran berkisar Rp8 miliar sehingga perlu ada pengkajian yang lebih matang lagi,” ujarnya.
“Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utarajuga perlu memperhatikan peningkatan kualitas dan pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan,” kata Fadliansyah.
Sementara Bupati Penajam Paser Utara, Yusran Aspar mengatakan, bahwa alasan pemerintah menyerahkan kegiatan proyek skala kecil dan perawatannya kepada UPTD- PU Kecamatan untuk efesiensi anggaran di tengah menurunnya target pendapatan daerah.
“Pemerintah daerah juga tidak mengabaikan program pembangunan skala kecil atau proyek di tingkat bawah,” jelas Bupati membantah anggapan masyarakat yang mengatakan progam pembangunan di tingkat bawah diabaikan. (adv/bp/*esa)
