AH Ari B
Assisten I Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Ali Rahman (Suherman – Hello Borneo)
Penajam, helloborneo.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tahun ini berencana menerbitkan 475 sertifikat tanah untuk masyarakat di daerah itu sebagai bagian dari Proyek Operasi Nasional Agraria Daerah atau Pronada.
Asisten I Bidang Pertanahan dan Hukum Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara, Ali Rahman, saat dihubungi helloborneo.com di Penajam, Jumat mengatakan, pemerintah daerah akan menerbitkan 475 sertifikat lahan pertanian melalui Pronada pada tahun ini (2016).
“Target penerbitan 475 sertifikat lahan pertanian itu sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, membantu masyarakat petani kurang mampu,” katanya.
“Penerbitan bukti hak atas tanah itu, untuk mengatasi ketidakjelasan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat petani yang kurang mampu sehingga tidak bisa mengurus sertifikat kepemilikan tanah,” jelas Ali Rahman.
Proyek Operasi Nasional Agraria Daerah atau Pronada tersebut, salah stu bentuk kegiatan legalisasi aset yakni, proses administrasi pertanahan yang meliputi pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertifikat atau tanda bukti hak atas tanah yang diselenggarakan secara massal.
Anggaran penerbitan sertifikat gratis bagi lahan pertanian tersebut, bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sebesar Rp800 juta.
Tahun ini (2016) Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, menurut Ali Rahman, target penerbitan 475 sertifikat lahan pertanian tersebut, khusus untuk masyarakat petani di Kecamatan Waru dan Babulu.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, lanjut dia, sampai saat ini sudah membagikan 1.075 sertifikat lahan pertanian gratis melalui program Pronada, dimana mayoritas penerima sertifikat itu berada di wilayah Kecamatan Babulu.
Pronada tersebut bertujuan memberikan kepastian hak atas tanah dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah lahan pertanian untuk mendukung dan mempertahankan program Ketahanan Pangan Nasional.
“Pronada itu memberikan kepastian hukum hak atas tanah yang diusahakan masyarakat petani yang tinggal di pedesaan secara cepat, tepat dan murah serta aman yang dapat mendukung program Ketahanan Pangan Nasional,” ujar Ali Rahman. (adv/bp/*rol)
