Bagus Purwa
Balikpapan, helloborneo.com – Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, menargetkan pendapatan asli daerah sebesar Rp613 miliar pada 2017, naik dibanding 2016 sebesar Rp550 miliar, kata Sekretaris Kota setempat, Sayid MN Fadly.
“Untuk mencapai target itu, akan lebih diintensifkan peluang dan sumber pendapatan daerah tanpa mengabaikan kondisi perekonomian Balikpapan yang turut melemah,” jelas Sayid MN Fadly ketika dihubungi helloborneo.com di Balikpapan, Jumat.
“Mengintensifkan itu misalnya banyak wajib pajak yang belum terdata. Orang mengubah bangunan rumahnya, maka IMB-nya (Izin Mendirikan Bangunan) juga berubah, itu juga potensi pendapatan daerah,” ujarnya.
Pemerintah Kota Balikpapan juga menegaskan bahwa keuangan daerah tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya kepada Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas).
Sebagai daerah bukan penghasil migas, namun berada dalam provinsi bersama daerah penghasil migas seperti Kutai Kartanegaa dan Penajam Paser Utara, Balikpapan turut menerima DBH Migas sebesar 6 persen dari 15 persen bagian penghasil.
Jumlah 6 persen itu mencapai Rp1,1 triliun atau sekitar sepertiga dari APBD Balikpapan yang mencapai Rp3.1 triliun.
Namun demikian, pada 2016 pemerintah memangkas DBH sampai Rp400 miliar sebagai akibat dari turunnya harga minyak dunia, sehingga Pemerintah Kota Balikpapan sampai harus menjadwal ulang pembayaran sejumlah proyek infrastruktur.
Wakil Wali Kota Balikpapan Rachmad Mas`ud mengajak masyarakat untuk tetap optimistis dalam kondisi perekonomian saat ini.
Menurut Wawali, justru dengan keterbatasan anggaran, semua dilatih untuk hemat, mandiri, efisien, dan memaksimalkan potensi daerah.
“Nanti tugas kami mencari anggaran bantuan dari Dana Alokasi Khusus di Kementerian, untuk membantu keuangan daerah,” tambah Rachmad Mas`ud. (bp/*rol)