AH Ari B
Penajam, helloborneo.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, memiliki tanggungan utang proyek yang dibiayai melalui skema anggaran tahun jamak atau “multiyears” yang sudah terkontrak mencapai lebih kurang Rp500 miliar.
“Sampai Juni 2017, total utang pemerintah kabupaten kepada pihak ketiga tercatat sekitar Rp500 miliar,” ungkap Sekretaris Kabupaten Penajam Paser Utara Tohar, ketika ditemui helloborneo.com di Penajam, Rabu.
Menurut ia, beban utang pemerintah kabupaten kepada pihak ketiga tersebut untuk pengerjaan kegiatan fisik yang masuk dalam kegiatan pembiayaan tahun jamak.
Proyek yang dibiayai melalui skema anggaran tahun jamak itu, di antaranya pembangunan Pelabuhan Benuo Taka termasuk akses jalannya dan pengalihan “trase” atau sumbu jalan nasional di depan Kantor Bupati Penajam Paser Utara, serta Bendungan Lawe-Lawe.
“Penurunan pendapatan pada 2017 berdampak ke berbagai kegiatan, keleluasaan anggaran juga semakin menipis,” kata Tohar.
Sekkab menyatakan, kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang semakin defisit akan membuat sejumlah kegiatan terancam terhenti.
Menurut Tohar, dengan beban utang pengerjaan kegiatan proyek tahun jamak yang cukup besar tersebut, pemerintah kabupaten harus berinisiatif mendapatkan sumber pendapatan baru.
“Kondisi keuangan pemerintah kabupaten saat ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, jadi harus ada sumber pendapatan baru,” ujarnya.
Tohar menjelaskan, utang Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada pihak ketiga cukup besar tersebut dipengaruhi dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang mulai berkurang sejak 2015.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berharap usulan peminjaman dana kepada PT Sarana Multi Infrastruktur dapat terealisasi untuk meneruskan pembangunan serta mengurangi beban utang kepada pihak ketiga.
Namun, usulan peminjaman dana sebesar Rp348 miliar kepada PT SMI itu hingga kini masih tertahan dan belum mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.
Jika pinjaman dana kepada PT SMI tidak terealisasi, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser utara akan melakukan evaluasi terhadap pengeluaran pada anggaran perubahan.
“Ada dua opsi untuk menyeimbangkan pendapatan daerah, yakni mengurangi perjalanan dinas dan insentif pegawai, serta menghentikan empat proyek multiyears yang sedang berjalan,” tambah Tohar. (adv-HumasPPUbp/*ara)