Tanggungan Utang Proyek Penajam Terancam Dibayar 2019

Ari B

Kepala Badan Keuangan PPU, Tur Wahyu Sutrisno.

Penajam, helloborneo.comTanggungan utang Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, kepada pihak ketiga terancam dibayarkan pada 2019, karena masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan menyangkut Penyaluran Dana Kurang Salur 2018.

Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Kurang Salur Nomor 103/PMK.07/2018 telah diterbitkan pada pertengahan September 2018, Kabupaten Penajam Paser Utara mendapatkan dana lebih kurang Rp303 miliar.

Namun menurut Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara Tur Wahyu Sutrisno saat ditemui helloborneo.com di Penajam, Kamis , Peraturan Menteri Keuangan atau PMK tentang Penyaluran Dana Kurang Salur sebagai tindak lanjutnya hingga kini belum diterbitkan.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara lanjut ia, menunggu terbitnya PMK terkait besaran dana kurang salur yang akan disalurkan pada 2018 untuk bisa membayar kewajiban yang belum terbayarkan.

“Sampai saat ini belum ada informasi menyangkut diterbitkannya PMK Penyaluran Dana Kurang Salur dari pemerintah pusat,” ungkap Tur Wahyu Sutrisno.

Dana kurang salur 2018 tersebut jelas dia, rencananya untuk membayar tanggungan utang kepada pihak ketiga atau kontraktor pelaksana proyek yang dibiayai melalui skema anggaran tahun jamak (multiyears), yang hingga kini belum terbayarkan.

“Pemerintah kabupaten berharap PMK Penyaluran Dana Kurang Salur segera diterbitkan, sehingga dapat melunasi seluruh tanggungan utang kepada pihak ketiga yang mencapai Rp129 miliar,” ujar Tur Wahyu sutrisno.

Jika sampai akhir 2018, PMK tentang penyaluran Dana Kurang Salur belum diterbitkan tambahnya, maka pembayaran utang kepada pihak ketiga akan ditunda atau dialihkan pada 2019.

“Penundaan pembayaran tanggungan utang itu berdampak pada jangka waktu pelunasan yang semakin molor hingga 2020,” ujar Tur Wahyu Sutrisno.

Selain tanggungan utang kepada pihak ketiga, tunggakan insentif pegawai negeri sipil di lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara selama tiga bulan (Juli-September 2018) juga terancam dibayarkan pada 2019.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, juga harus membayar utang lebih salur dana bagi hasil minyak dan gas bumi kepada pemerintah pusat lebih kurang Rp139 miliar. (bp/hb)

 




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.