Disdikpora Penajam Usulkan Kenaikan Gaji Tenaga Honorer

Ari B

Guru di SD PPU.

Penajam, helloborneo.comDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mengusulkan menaikan gaji tenaga pendidik dan kependidikan atau guru dan administrasi honorer pada 2019.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Marjani saat ditemui helloborneo.com di Penajam, Senin, mengatakan, jika usulan kenaikan gaji masuk APBD 2019, maka gaji guru dan administrasi (tata usaha) non-PNS akan menerima gaji sesuai peraturan bupati.

“Kami berharap gaji guru dan tata usaha non-PNS (pegawai harian lepas) pada 2019 sesuai peraturan bupati mengenai honorarium tenaga harian lepas,” ujarnya.

Sumber dana penggajian Tenaga Pendidik dan Kependidikan atau PTK honorer tersebut lanjut Marjani, dari Bosda (bantuan operasional sekolah daerah) yang memang dialokasikan untuk PTK.

“Dana dari Bosda itu diakumulasikan dengan anggaran untuk tambahan penghasilan pegawai sekitar Rp2 miliar. TPP akan dimasukan dalam gaji PTK, tapi setelah dihitung masih kurang Rp4-5 miliar,” jelasnya.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Disdikpora Kabupaten Penajam Paser Utara mengusulkan gaji PTK disamakan dengan tenaga harian lepas  lainnya di lingkungan pemerintah kabupaten setempat.

Gaji THL (tenaga harian lepas) atau honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Honorarium THL.

Kepala Disdikpora Kabupaten PPU, Marjani.

Berdasarkan peraturan bupati yang ditandatangani Yusran Aspar (saat itu masih menjabat sebagai Bupati Penajam Paser Utara) tersebut, besaran gaji THL atau tenaga honorer diberikan sesuai jenjang pendidikan dan masa kerja.

THL yang betugas sebagai tenaga administrasi dan petugas kebersihan dengan jenjang pendidikan SD/SMP/SMA dan masa kerja kurang dari lima tahun mendapat gaji Rp1,3 per bulan, sedangkan yang masa kerjanya lebih dari lima tahun menerima Rp1,5 per bulan.

Bagi THL dengan jenjang pendidikan D3/S1 dan masa kerja kurang dari lima tahun menerima gaji Rp1,5 per bulan, sedangkan yang masa kerjanya lebih dari lima tahun mendapat gaji Rp1,7 per bulan.

“Usulan besaran kenaikan gaji PTK honorer itu akan segera kami sampaikan ke Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Badan Keuangan untuk dimasukan dalam APBD 2019,” kata Marjani. (bp/hb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.