Fenomena Pasangan Tunggal dan Kotak Kosong pada Pilkada Balikpapan 2020

Opini : Hamzah, Ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Balikpapan

Balikpapan, helloborneo.com – Menuju pesta demokrasi pada 9 Desember mendatang, Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (Perludem) memprediksi akan ada pasangan calon tunggal di 31 daerah yang menggelar Pilkada secara serentak.

Prediksi tersebut berdasarkan riset Perludem dalam dinamika politik yang berkembang hingga hari ini. Direktur Perludem Titi Anggraini menyebutkan setidaknya terdapat 19 daerah yang diprediksi hanya memiliki satu calon atau calon tunggal, diantaranya adalah kota Semarang, Solo, Kebumen, Grobogan, Sragen, Wonosobo, Ngawi, Wonogiri, Banyuwangi, Blitar, Kabupaten Semarang, Kediri, Boyolali, Klaten, Gowa, Sopeng, Gunung Sitoli, Balikpapan, Buru Selatan, dan Pematang Siantar.

Beberapa tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020 telah dilalui, isu calon tunggal atau kotak kosong telah merebak dan mulai dihembuskan di sejumlah kota termasuk di kota Balikpapan. Calon tunggal atau kotak kosong hadir dari beberapa kausa yang terbagi dalam dua koridor yaitu dalam jalur partai politik dan perseorangan.

Yang pertama, kausa pada koridor yakni syarat pencalonan yang diusung parpol atau parpol gabungan harus mendapatkan dukungan minimal 20 persen dari jumlah kursi di DPRD atau 25 persen dari surat suara sah pada saat pemilu terakhir yang tidak dapat dipenuhi oleh paslon lain yang ingin mengikuti sehingga yang hadir hanyala 1 calon hingga batas pendaftaran dan melawan kotak kosong.

Lalu, dalam koridor independen dengan catatan hanya satu calon di jalur partai, terjadi karena tidak ada yang mendaftar ataupun tidak memenuhi syarat, ini yang kemudian harusnya jadi sorotan kita menilai kotak kosong. Karena dalam sudut pandang partai memang sudah banyak bahasa pemborongan, ini bisa dilihat jika kita melihat partai yang DPD sudah mengarah tetapi terjadi loncatan ke DPP sehingga arus bawah langsung terarah pada paslon lain, walaupun yang saya lihat masih sangat dinamis.

Perihal yang sering dilupakan juga ialah jalur independen. Dalam hal ini, jalur perseorangan mengalami beban yang cukup berat karena sebelum pendaftarannya dalam KPU wajib menghadirkan 8,5 % daftar pemilih tetap (DPT) terakhir, khususnya di Balikpapan untuk dapat masuk dalam tahap selanjutnya.

Saya menilai ini membebankan karena, terbukti di Balikpapan sendiri terdapat dua paslon dalam jalur tersebut tidak memenuhi syarat untuk 8,5% DPT tersebut. Kalau bisa dibilang mereka orang yang cukup berani karena melawan arus politik partai yang notabene nya jelas fungsinya dalam melakukan pendidikan politik yang termaktub dalam UU no 2 tahun 2008 pasal (11) dan UU no 2 tahun 2011 pasal 34 ayat (3b) perubahan atas UU no 2 tahun 2008 sehingga akan memiliki basis anggota yang jelas dan meluas, oleh karena itu harusnya pada jalur independen diberikan sedikit keringanan dan bukan malah membuat mereka semakin sulit untuk mendaftar sehingga dalam bahasa pendeknya, memangkas peluang demokrasi lewat jalur independen.

Ini juga yang membuat saya linear dengan kasus gugat syarat calon perseorangan dalam UU Pilkada pada tahun 2016 kemarin. Dalam kotak kosong sendiri dalam implikasi nya terhadap calon tunggal ada dua hal yang patut diperhatikan yaitu mengenai uji paslon dan pada saat pemilihan.

Dalam hal uji paslon yang perlu diperhatikan ialah bahwa tidak adanya pebanding yang memperlihatkan kapabilitas serta kredibilitas dari calon tunggal itu sendiri sehingga timbul pikiran bahwa apakah memang dalam hal ini calon tunggal memiliki kapabilitas yang memadai atau tidak mengingat nuansa yang dibangun hadir dari diskursus yang hadir secara dialektis pada saat debat antara paslon.

Tetapi jika memang calon tunggal berarti diubah metode yang diperkuat adalah yang tim menguji atau panelis, setidaknya mahasiswa yang terbentuk atau masuk didalam OKP bisa ikut hadir dan menguji karena itu juga menjadi tanggung jawab sebagai social control dan memahami juga apa yang terjadi di lapangan secara masif.

Masuk kedalam proses pemilihan, beberapa karakteristik atau jenis pemilih yang tidak memenuhi syarat atau akumulasi, yang pertama pemilih yang memang tidak mau memilih calon tunggal sehingga memilih kotak kosong, yang kedua pemilih yang berasal dari basis pasangan yang gagal mendaftar, berlawanan dari calon tunggal, serta yang terakhir Golongan Putih (Golput) yang tetap terhitung tetapi tidak memilih dan masuk dalam kotak kosong.

Ini sedikit memberikan gambaran dengan asumsi bahwa akan terjadi dinamika politik yang terjadi dan pastinya merupakan “variabel x” dalam pemilihan dalam isu kotak kosong tersebut.

Variabel x yang dimaksud ialah faktor yang berpengaruh langsung pada pemilihan dalam isu kotak kosong tersebut dalam bentuk asumsi dinamika yang akan terjadi dan berpangaruh pada pemilihan calon tunggal dan kotak kosong. Asumsi yang akan terjadi ialah dalam sudut basis yang bukan dari calon tunggal akan berpotensi melakukan intervensi dalam penggiringan pada kotak kosong, melakukan gerakan Golput. Dalam catatan secara situasional Covid-19 sangat berpotensi secara langsung menurunkan indeks pemilih jika tidak dimasifkan mengenai protokol dan menghilangkan kekhawatiran pada masyarakat/pemilih dan lainnya.

Diketahui bahwa dalam kasus pemilihan calon tunggal harus menang 50% + 1 dari kotak kosong pada DPT yang tersebar secara merata di setiap kecamatannya. Artinya, bahwa ini kemenangan secara merata, Pada Pasal 54 D berbunyi, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C, jika mendapat suara lebih dari 50 persen dari suara sah Selain itu, aturan ini juga terdapat dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota satu pasangan.

Jadi, sesuai dengan hasil survei Perludem dan beberapa analisis-asumtif awam saya menghasilkan perlunya evaluasi terhadap pendaftaran jalur independen, uji kriteria atau uji publik yang kemudian harus diperkuat dalam menguji dalam menunjukkan kapailitas dan kredibilitas paslon, serta implikasi dari calon tunggal atau isu kotak kosong ini.

Kedepan akan menjadi beban moril nanti jika menang tetapi angka persentase yang terakumulasi dari DPT hanya beda sedikit dari kemenangan dari kotak kosong.




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.