Bontang, helloborneo.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meminta Pemerintah tidak merasionalkan anggaran belanja yang di prediksi mencapai 30 persen.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua BPBD Bontang, Ahmad Yani dalam rapat kerja bersama dengan Komisi III DPRD kota Bontang, Senin (5/10/2020) lalu.
Ahmad Yani menyampaikan, bahwa pagu anggaran di Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2021 BPBD hanya Rp 5,8 miliar. Untuk kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai, sudah menghabiskan Rp 3,8 miliar. Adapun sisanya untuk operasional.
“Jika diminta dirasionalisasi lagi oleh tim TAPD sebesar 30 persen, artinya anggaran kami hanya tersisa Rp 208 juta untuk operasional,” ujarnya.
Ia menjelaskan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, BPBD memiliki fungsi penanggulangan bencana kecuali peristiwa kebakaran yang terjadi di permukiman warga. Termasuk halnya, menjadi bagian dari penanggulangan Covid-19 ini.
Tim BPBD juga selalu siap siaga ketika melakukan patroli dan evakuasi bencana. Di antaranya membantu evakuasi warga yang terkena banjir, melakukan patroli di Pulau Beras Basah setiap Sabtu dan Minggu, serta melakukan pencarian orang hilang selama 10-17 hari non-stop jika mayat belum juga ditemukan. Ditambah, melakukan pendataan warga dari luar Bontang yang datang ke Kota Taman menggunakan kapal kayu, sebagai antisipasi penyebaran Covid-19.
“Untuk kegiatan pelatihan dan sebagainya kami tiadakan,” tuturnya.
Di akhir kegiatan, pihaknya juga menyampaikan bahwa DPRD dan Tim TAPD Pemkot Bontang tidak menyamakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Karena setiap OPD memiliki kebutuhan dasar dan karakteristik yang berbeda.
“Petakan karakter OPD nya. OPD yang memiliki kebutuhan dasar cukup penting, harusnya didukung lebih,” pintanya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II Amir Tosina mengaku akan memperjuangkan agar pagu anggaran BPBD tidak dirasionalisasi dan bisa ditambah di 2021 mendatang.
“Mudah-mudahan saja usulan ini bisa diakomodir. Dalam waktu dekat akan kami undang Tim TAPD Bontang ini untuk membahas anggaran. Dan kami akan desak agar bisa ditambah anggarannya,” tandas Amir.
Turut hadir dalam rapat tersebut Ketua Komisi III Amir Tosina, Wakil Ketua Abdul Malik, Sekretaris Abdul Samad, anggota Komisi III Faisal, Kepala BPBD Ahmad Yani, serta beberapa pegawai dan stafnya. (/sop/hb).
