Ari B
Penajam, helloborneo.com – Puluhan mahasiswa dan buruh tergabung dalam Aliansi Penajam Melawan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI.
Penolakan tersebut disampaikan oleh puluhan massa dalam aksi damai yang digelar di jalan jalur dua kilometer delapan depan Masjid Agung Kecamatan Penajam, Kamis.
Pantuan helloborneo.com, pukul 13.00 Wita massa berkumpul melakukan orasi menolak pengesahan Undang-Undang Cipta kerja dangan dijaga puluhan anggota Kepolsian Resor (Polres) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
“Kami menuntut Undang-Undang Cipta Kerja segera dicabut karena dinilai bakal merugikan, terutama bagi kalangan buruh,” ujar salah satu mahasiswa Kabupaten Penajam Paser Utara, Ardiansyah ketika ditemui di lokasi aksi damai.
Anggota DPR RI dan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara tegasnya seperti tidak peduli, serta tidak mengakomodir kepetingan rakyat di tengah pandemi COVID-19.
Orasi yang disampaikan mahasiswa dan buruh lanjut Ardiansyah, merupakan bentuk kekecewaan atas disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.
Lima tuntutan yang disampaikan puluhan massa tergabung dalam Aliansi Penajam Melawan itu, di antaranya menuntut peran aktif DPRD KAbupaten Penajam Paser Utara untuk menolak Omnibus Law.
“Aliansi Penajam Melawan sebagai solidaritas atas teman-teman yang ada di Jakarta dan sejumlah daerah lainya,” jelas Aediansyah.
Seluruh masyarakat di Indonesia menurut dia, akan merasakan dampak dari Undang-Undang Omnibus Law, termasuk masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Aksi damai menolak pengesahan Undang-Undang Cipta kerja yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa dan buruh di Kabupaten Penajam Paser Utara tersbut berjalan damai tidak ada kerusuhan.
Sejumlah elemen masyarakat, mahasiswa dan buruh menggelar aksi penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR RI dilakukan di sejumlah lokasi di Jakarta dan daerah lainnya di Indonesia Sejak Senin lalu. (bp/hb)
