UU Cipta Kerja Kian Mulus Meski Ditolak Sana Sini

Samarinda, helloborneo.com – setelah menuai berbagai polemik dan penolakan, Presiden Joko Widodo akhirnya angkat suara tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Memastikan peraturan pemerintah dan peraturan presiden turunan dari UU ini diturunkan selambatnya tiga bulan setelah disahkan.

Dalam video pernyataan pers mengenai UU Cipta Kerja, Jokowi mengemukakan alasan mengapa UU Cipta Kerja dibuat. Menurutnya, setiap tahun ada 2,9 juta penduduk usia kerja baru yang masuk pasar kerja di Indonesia. Membuat kebutuhan lapangan kerja baru sangat mendesak. Apalagi di tengah situasi pandemi Covid-19.

“Kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi Covid-19. Sebanyak 87 persen dari total penduuduk pekerja, memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah. Dan 39 persen berpendidikan SD,” sebut Presiden Jokowi.

Dengan demikian, perlu didorong penciptaan lapangan kerja baru. Khususnya di sektor padat karya. UU Cipta Kerja bertujuan menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja dan pengangguran.

Dengan UU tersebut, akan memudahkan masyarakat, khususnya di usaha mikro kecil membuka usaha baru. Regulasi tumpang tindih dan prosedur rumit dipangkas. Perizinan usaha untuk usaha mikro kecil tak diperlukan lagi. “Hanya pendaftaran. Sangat simpel.”

Pembentukan perseroan terbatas atau PT juga dipermudah. Tidak ada lagi pembatasan modal minimum. Pembentukan koperasi pun dipermudah. Hanya dengan 9 orang sudah bisa dibentuk. Sehingga akan makin banyak koperasi di Indonesia.

Dari UMK sektor makanan dan minuman, sertifikasi halal juga dibiayai pemerintah. Serta izin kapal nelayan penangkap ikan kini hanya ke unit kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. “Sebelumnya di KKP, Kementerian Perhubungan, dan instansi lain,” jelas Jokowi.

UU Cipta Kerja ditegaskan akan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Keberadaannya menyederhanakan, memotong, mengintegrasikan perizinan secara elektronik. Sehingga pungutan liar dapat dihilangkan.

“Namun saya melihat unjuk rasa penolakan undang-undang ini yang dasarnya disinformasi mengenai substansi tentang undang-undang ini dan hoax di media sosial,” lanjutnya.

Menurutnya, UU Cipta Kerja memang memerlukan banyak sekali peraturan pemerintah atau PP dan peraturan presiden (perpres). Sehingga, setelah ini akan muncul PP dan Perpres yang akan diselesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan. Pemerintah berkeyakinan dengan undang-undang ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupan dan penghidupan bagi keluarga.

“Jika masih ada ketidakpuasan terhadap undang-undang ini, silakan ajukan uji materi atau judicial review melalui mahkamah konstitusi. Sistem ketatanegaraan kita mengatakan seperti itu,” pungkasnya.(/sop/hb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.