Gelar Aksi Teatrikal, Koalisi Bersihkan Indonesia Menentang Kebijakan Penghapusan FABA dari Limbah B3

Foto Koordinator FH Pokja 30, Buyung Marajo.

Samarinda, helloborneo.com – Penghapusan Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) dari Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menuai protes dari berbagai kalangan, khususnya mahasiswa dan aktivis lingkungan.

Rabu (17/3/2021), JATAM Kaltim, WALHI Kaltim, FH Pokja 30, LBH Samarinda, GMNI Samarinda, Planktos Unmul, dan FNKSDA Kaltim menggelar aksi teatrikal dalam rangka menuntut abu batu bara dan limbah sawit bisa dikembalikan ke daftar limbah B3.

Mereka menentang kebijakan pemerintah yang menghapus FABA dari daftar limbah B3. Hal itu tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada 12 Maret 2021 lalu.

Koordinator FH Pokja 30, Buyung Marajo menyampaikan aksi hari ini merupakan sikap terhadap pemerintahan era Joko Widodo (Jokowi) karena mengeluarkan PP Nomor 22/2021.

“Aksi ini digelar karena mengingat Kaltim menjadi tempat industri ekstraktif terbesar di Indonesia. Ada sawit dan batu bara. Dikeluarkannya PP Nomor 22/2021 itu akan berdampak ke masyarakat. Kebijakan ini kita kritik agar FABA bisa kembali ke daftar limbah B3,” ungkap Buyung.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh JATAM Kaltim pada 2019, di Kaltim terdapat 734 Izin Usaha Pertambangan. Sedangkan untuk Izin Usaha Perkebunan ada 186 yang dikelola 146 perusahaan dengan areal seluas 2,6 juta hektare.

“Kita tahu selama ini yang menghidupkan dan menerangi Pulau Jawa dan sekitarnya dari sumber daya Kaltim. Kalimantan secara keseluruhan menjadi proyek strategis nasional. Artinya akan terjadi pengeksploitasian sumber daya besar-besaran,” tegas Buyung.

Kaltim yang diproyeksikan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) juga mengartikan bahwa keperluan untuk pembangkit daya listrik dan pembangunan lainnya diperlukan dari sumber daya alam di Benua Etam.

“Pemprov ini sejak awal Omnibus Law, dengan adanya nol rupiah royalti dari perusahaan industri ekstraktif, artinya ada keuangan yang diterima pemerintah dari sektor tersebut dalam bentuk dana bagi hasil. Dan itu tidak bergerak sama sekali,” lanjutnya.

Berkenaan dengan hal ini, Buyung menilai Pemprov Kaltim tidak berpihak kepada masyarakat. Sebenarnya banyak langkah yang bisa diambil.

Salah satu cara dengan menghentikan produksi batu bata mengingat Gubernur memiliki kewenangan tersebut. (/sop/hb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.