Penajam, helloborneo.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Jon Kenedi menyatakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi kalimantan timur dan pemerintah kabupaten harus satu pikiran terkait kesiapan pangan menyambut pemindahan Ibu Kota Negara Baru.
“Pemerintah pusat dan provinsi harus ikut membantu dalam kesiapan masyarakat serta pemenuhan sarana prasarana pertanian dalam menyambut pemindahan IKN ke kalimantan timur.” ungkap Jon Kenedi kepada helloborneo.com di ruangannya, Kamis.
Pasalnya meski pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah berupaya meningkatkan hasil produksi padi, namun jumlahnya masih sangat terbatas karena terbentur dengan persoalan anggaran.
Dicontohkan Politisi Partai Demokrat Kabupaten Penajam Paser Utara, Jon Kenedi. Program perluasan area penanaman padi pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sampai saat ini belum terealisasi maksimal, karena di beberapa daerah masih kesulitan air untuk bisa menanam padi.
“Saya berharap pemerintah pusat dan provinsi dapat ikut berperan dengan menyegerakan pembangunan bendung gerak telake atau memberikan penyuluhan kepada petani agar SDM nya meningkat.” ujar Jon Kenedi.
Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai calon ibu kota negara baru ,dijelaskan Jon Kenedi memiliki potensi lahan pertanian padi seluas hampir 16 ribu hektare lebih. Tapi sampai saat ini baru tergarap sekitar 12 ribu hektare karena terkendala terkendala pasokan air.
Oleh karenanya, Baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi kalimantan timur dan pemerintah kabupaten penajam paser utara diharapkan dapat menyatukan pikiran demi menunjang kesiapan kebutuhan pangan di Ibu Kota Negara Baru.
“Kalau dari daerah sebenarnya kita sudah maksimal karena sesuai dengan kemampuan anggaran. Tentu bantuan pusat juga ada memang nilainya tidak seberapa, tapi saya berharap dengan adanya rencana pemindahan ibu kota negara ini pemerintah pusat menggenjot persiapan pertanian di kabupaten penajam paser utara untuk menunjang pangan di ibukota negara.” kata Jon Kenedi. (adv/hb)
