Acmad Awal
Tana Paser, helloborneo.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser melalui beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, melakukan kegiatan bersih-bersih secara gotong royong di sepanjang parit Jalan HOS Cokroaminoto, Minggu (8/8/2021) pagi.
Bersama warga setempat, ketua RT, dan beberapa personel instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan (DPKPP) bahu-membahu membersihkan aliran drainase. Dalam bersih saluran tersebut juga diturunkan satu unit excavator untuk melakukan pengerukan.
Ketua Komisi I DPRD Paser, Hendrawan Putra juga turut berperan aktif mensukseskan kegiatan gotong-royong bersama warga dan instanti terkait.
Dalam kesempatan tersebut Hendrawan mengingatkan agar Pemkab Paser untuk memperhatikan betul-betul tingkat elevasi saat pembangunan atau peningkatan kualitas drainase.
“Beberapa kali kami hearing dengan Pemkab Paser yang paling krusial itu tingkat elevasi tidak perhatikan,” sambung politisi Partai Demokrat itu.
Tak hanya itu, persoalan lain yakni debit air sudah tidak berbanding lurus dengan pembuangan akhir di Sungai Kandilo. Diketahui ukuran beberapa drainase di Kelurahan Tanah Grogot sudah tak luas, termakan bahu jalan.
“Seperti di HOS Cokroaminoto dan Jalan Noto Sunardi pembuangannya sudah termakan badan jalan. Sehingga dimensi drainase makin mengecil. Begitu juga di Sungai Kandilo sebagai muara akhir sangat luar biasa endapannya,” jelas Hendrawan.
Dengan banyaknya endapan di Sungai Kandilo, pihaknya mengajak untuk bersama-sama mencarikan solusi, salah satunya dengan pengerukan. “Titik poinnya kami mengapresiasi kegiatan Pemkab Paser yang sudah sedia payung sebelum hujan,” akunya.
Ia mengungkapkan kegiatan gotong-royong bersih drainase itu sangat tepat. Mengingat 2018 lalu pernah dilakukan pengerukan drainase di HOS Cokroaminoto dengan anggaran sekira Rp 1 miliar, namun hasilnya tidak maksimal.
“Bagus gotong-royong seperti ini, dibandingkan kembali dianggarkan untuk pengerukan dengan nominal yang lumayan besar. Contohnya, hampir Rp 1 miliar kami mengakumulasikan anggaran, namun paling setahun endapannya sudah luar biasa meninggi,” bebernya.
Untuk mencegah terjadinya banjir, diterangkan Hendrawan perlu adanya sinkronisasi dari semua pihak pemangku kebijakan. Sehingga persoalan yang kerap menghantui warga itu tak terjadi kembali. (adv/sop/tan)
