Achmad Awal
Paser, helloborneo.com – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Perubahan 2021 Kabupaten Paser diproyeksi naik sekisar Rp700 miliar menjadi lebih kurang Rp2,6 triliun ketimbang APBD Murni yang sebelumnya ditetapkan sekitar Rp1,9 triliun.
“Kami telah menerima dokumen KUA-PPAS APBD Perubahan 2021 dari Sekda pada Jumat (24/9),” ujar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Paser, Hendra Wahyudi ketika dihubungi helloborneo.com di Paser, Sabtu.
“Berdasarkan peraturan penyelesaian KUA-PPAS itu tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Jadi akhir September, APBD Perubahan sudah disahkan (paripurna),” tambah politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tersebut.
Badan Musyawarah atau Banmus DPRD diminta dapat menyesuaikan jadwal tahapan-tahapan, baik tingkat komisi hingga tingkat Banggar (badan anggaran) dan TAPD (tim anggaran pendapatan daerah).
“Nantinya ada dua paripurna, sehingga DPRD harus segera menyesuaikan jadwal yang ada agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengasahan APBD Perubahan,” ucap Hendra Wahyudi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Paser Katsul Wijaya menjelaskan, dalam dokumen KUA-PPAS, baru menyampaikan garis besar program kegiatan yang dilakukan pada APBD Perubahan, belum merinci pada anggaran.
“Draf KUA-PPAS (kebijakan umum Anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara) itu belum terinci, dirinci pada saat menyampaikan rancangan APBD,” ungkapnya.
Secara garis besar anggaran Kabupaten Paser pada APBD Perubahan 2021 kata Katsul Wijaya, diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp700 Miliar.
“APBD Murni 2021 sekitar Rp1,9 triliun, dan APBD Perubahan menjadi lebih kurang Rp2,6 triliun. Ada penambahan dari murni ke perubahan sekisar Rp700 miliar,” jelasnya. (adv/bp/tan)
