ASEAN Hanya akan Undang Wakil Nonpolitik Myanmar Pada KTT Oktober

Tun MZ

Bendera dari negara-negara kelompok ASEAN ditampilkan dalam KTT ASEAN di Bangkok, Thailand, pada 4 November 2019. (Foto: AFP/RomeoGacad)
Bendera dari negara-negara kelompok ASEAN ditampilkan dalam KTT ASEAN di Bangkok, Thailand, pada 4 November 2019. (Foto: AFP/RomeoGacad)

Jakarta, helloborneo.com – Sebagai respon atas penutupan akses terhadap utusan khusus ASEAN untuk Myanmar yang diberlakukan oleh pihak junta militer Myanmar, kelompok negara-negara Asia Tenggara tersebut sepakat hanya akan mengundang perwakilan nonpolitik dari Myanmar pada puncak pertemuan ASEAN akhir bulan ini.

Keterangan tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi seusai melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah di Jakarta pada Senin (18/10). Dalam keterangannya, Retno mengatakan bahwa kedua negara kecewa dengan sikap yang ditunjukkan oleh pihak junta dengan tidak memberi akses kepada Erywan Yusof, utusan khusus ASEAN untuk masalah Myanmar yang juga merupakan Menteri Luar Negeri Brunei.

“Indonesia dan Malaysia memiliki pandangan yang sama bahwa tidak terdapat pandangan signifikan di dalam implementasi lima poin konsensus. Upaya kita sebagai satu keluarga tidak mendapatkan respon yang baik dari militer Myanmar,” ujar Retno.

Sikap Indonesia dan Malaysia itu juga telah disampaikan dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN pada 15 Oktober lalu.

Menurut Retno, ASEAN hanya akan mengundang wakil non-politik dari Myanmar pada konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN yang akan dilangsungkan pada 26-28 Oktober mendatang.

Ia menjelaskan keputusan itu diambil dengan pertimbangan menghormati prinsip tidak ikut campur urusan negara lain dan pentingnya menghormati prinsip-prinsip lain dalam Piagam ASEAN seperti demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pemerintahan konstitusional serta memberi ruang bagi Myanmar untuk mengembalikan demokrasi melalui proses politik yang inklusif.

Meski begitu, Retno menekankan keputusan tersebut tidak menghentikan komitmen ASEAN untuk menawarkan bantuan kepada Myanmar termasuk bantuan kemanusiaan. Dia menambahkan rakyat Myanmar berhak dan pantas merasakan perdamaian dan kesejahteraan.

Keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar akan terus menjadi prioritas Indonesia.

Lebih lanjut Retno Menjelaskan ia bersama Menteri Luar Negeri Malaysia juga mendiskusikan masalah pengungsi Rohingya. Keduanya prihatin terhadap masa depan pengungsi Rohingya.

Retno dan Saifuddin menyadari situasi politik sekarang ini menyulitkan upaya untuk mendorong kepulangan pengungsi Rohingya ke Myanmar secara sukarela, aman, dan bermartabat. Namun Retno mengatakan Indonesia tetap mendorong ASEAN melanjutkan upaya repatriasi pengungsi Rohingya ke Myanmar.

Kedua menteri luar negeri juga membahas upaya membantu penanganan pengungsi Rohingya di Cox Bazaar, daerah perbatasan Bangladesh dengan Myanmar dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Dalam kesempatan yang sama, Saifuddin mengatakan ia dan Retno sependapat dan saling mendukung dalam isu Myanmar.

“Kami mempunyai pendirian betul-betul sama (dengan Indonesia). (Kami) sangat kecewa dengan cara Myanmar melayani pemimpin-pemimpin ASEAN yang sudah membuat pendekatan konstruktif dengan pihak junta di Myanmar, dengan menghasilkan lima konsensus. Tapi malangnya, utusan khusus ASEAN tidak diberikan akses yang sepatutnya untuk melawat ke Myanmar, yang membolehkan beliau memenuhi mandatnya sebagai utusan khusus,” ujar Saifuddin.

Pakar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana sangat menyesalkan keputusan junta Myanmar yang melarang utusan khusus ASEAN untuk Myanmar Erywan Yusof menemui Suu Kyi. Dia menambahkan situasi seperti ini tidak akan menyelesaikan konflik politik di Myanmar.

“Karena utusan khusus ini tugasnya adalah mencari fakta. Ketika dia mencari fakta dan dia bertindak secara independen, harusnya dia bisa tidak hanya bertemu para pejabat pemerintahan tetapi juga pihak yang “bertikai” dengan pemerintah, yaitu masyarakat yang mungkin diwakili oleh tokoh-tokoh tertentu atau mereka yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat, dan tentu oposisi,” ujar Hikmahanto.

Hikmahanto menegaskan junta Myanmar harus memberikan akses kepada Erywan Yusof. Kalau tidak, penyelesaian yang diharapkan tidak akan bisa dilakukan oleh utusan khusus tersebut.

Juru Bicara Militer Myanmar Zaw Mintun mengaku pihaknya kecewa karena pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing tidak diundang dalam KTT ASEAN pada 26-28 Oktober 2021. Dia menuduh ada campur tangan asing yang menjadi penyebab Jenderal Min Aung tidak diundang.

Myanmar dibekap krisis politik setelah militer menggulingkan pemerintahan yang sah pada 1 Februari lalu. Mereka kemudian menangkapi para pejabat, termasuk penasihat negara sekaligus Ketua Partai NLD (Liga Nasional untuk Demokrasi) Aung San Suu Kyi. (voa/tan)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.