Besaran CSR di Kabupaten Paser Diusulkan Dua Persen Dalam Raperda

TB Sihombing

Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Paser, Abdul Aziz. (TBS)
Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Paser, Abdul Aziz. (TBS)

Paser, helloborneo.com – Besaran tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) di Kabupaten Paser diusulkan dalam Raperda (rancangan peraturan daerah) yang sedang digodok atau dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD setempat sebesar dua persen.

“Sudah disepakati angka yang dimasukkan dalam Raperda CSR dua persen,” ujar Ketua Pansus (panitia khusus) I DPRD Kabupaten Paser, Abdul Aziz ketika dihubungi helloborneo.com di Paser, Minggu.

Namun hasil RPD (rapat dengan pendapat) dengan forum CSR Kabupaten Paser lanjut ia, angka persentase yang diusulkan atau disetujui 1,5 persen yang harus digelontorkan setiap perusahaan per tahun dari keuntungan bersih.

Nilai 1,5 persen tersebut angka minimal jelasnya, dalam artian kesepakatan belum final mengingat nilai CSR yang diinginkan merata untuk semua perusahaan diangka dua persen. 

“Belum final, kami ingin mengetahui kesepakatan terkait nilai persennya. Tapi sudah disepakati angka yang dimasukkan dalam Raperda dua persen,” ucapnya. 

“Persentase CSR itu akan dikonsultasikan dengan pemerintah provinsi dan pusat, kalau memang dikurangi maksimal jadi 1,5 persen,” tambah Abdul Aziz. 

Raperda menyangkut tanggung jawab sosial perusahaan ungkapnya, pernah ada pada 2014 tetapi harus direvisi, sehingga ditarik kembali oleh pemerintah kabupaten dan saat ini kemajuan pembahasan Raperda CSR sudah mencapai 85 persen.

“Tinggal dua kali lagi studi orientasi sebelum paripurna, setelah Raperda diparipurnakan kemudian dibentuk tim pengawasan perusahaan yang tidak aktif, khususnya perihal CSR,” jelasnya. 

Ketua Forum CSR Kabupaten Paser Suriyanto mengatakan, pemerintah harus memperketat perizinan dari hulu ke hilir, apapun jenis perusahaannya.  Apalagi untuk perusahaan yang tidak taat dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Untuk nilai CSR yang dirumuskan, dia meminta DPRD dan pemerintah kabupaten langsung menentukan nilainya. Jika terus meminta pendapat dan konsultasi dari sektor usaha, tidak akan ada habisnya tawar menawar. 

“Tidak mudah mengumpulkan 268 perusahaan di wilayah Paser,’ Perlu koordinasi dengan instansi terkait,” ucapnya.

Suryanto menyebut terlalu banyak perusahaan yang tidak kooperatif dan tidak mendapatkan hukuman meskipun tidak menunaikan CSR. 

“Pemerintah kabupaten dan DPRD terlalu baik dan terlalu memberi ruang. Nuansa seperti ini diharapkan tidak terjadi lagi usai Raperda disahkan, harus ada sanksi diberikan kepada yang perusahaan tidak patuh,” tegasnya. (adv/bp/tan)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.