Bagus Purwa
Penajam, helloborneo.com – Sedikitnya 24 bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, masih bersengketa, kata Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan setempat Riviana Noor.
“Tahun ini kami targetkan 110 bidang tanah milik pemerintah kabupaten disertifikasi,” ujar Riviana Noor ketika dihubungi helloborneo.com di Penajam, Kamis.
Namun dari 110 bidang tanah tersebut lanjut ia, hanya 86 bidang tanah yang sudah selesai tahap pengukuran, sedangkan 24 bidang tanah lainnya masih bersengketa.
Untuk melakukan sertifikasi tanah milik pemerintah kabupaten jelasnya, masih terjadi kendala karena ada terjadi sengketa lahan dan tidak memiliki alas hak atas tanah atau surat hibah.
“Masih ada sengketa di atas lahan bekas transmigrasi serta tanah yang dihibahkan tidak ditindaklanjuti dengan surat hibah oleh pemerintah kabupaten,” ucap Riviana Noor.
“Permasalahan itu yang menjadi persoalan kami untuk menyelesaikan sertifikasi lahan aset milik pemerintah kabupaten,” tambahnya.
Ratusan bidang tanah yang akan dilakukan sertifikasi tersebut menurut dia, meliputi lahan gedung sekolah dasar dan menengah pertama di lingkungan Dinas Penddidikan Pemuda dan Olahraga.
Kemudian lahan gedung puskesmas dan pusban (puskesmas pembantu) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara.
Dari 86 bidang tanah yang telah dilakukan pengukuran Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Penajam Paser Utara tidak seluruhnya bisa diusulkan untuk disertifikasi.
Sebagian lahan yang telah diukur BPN tersebut kata Riviana Noor, belum memiliki alas hak atas tanah berupa surat hibah maupun segel.
Pihak sekolah dan puskesmas diharapkan melengkapi alas hak atas tanah berupa surat hibah, sehingga sampai akhir 2021 dari 86 bidang tanah yang masuk ke BPN sekitar 50 persen bisa bersertifikat atau memiliki legalitas. (bp/tan)
