Bagus Purra
Penajam, helloborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, menyoroti rendahnya kontribusi PAD (pendapatan asli daerah) Pelabuhan Benuo Taka yang baru sekitar Rp2 miliar dari target lebih kurang Rp7 miliar.
“Kami pertanyakan jauhnya retribusi yang diperoleh dari pengelolaan Pelabuhan Benuo Taka dari yang ditargetkan,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Wakidi ketika dihubungi helloborneo.com di Penajam, Senin.
“Sampai saat ini retribusi Pelabuhan Benuo Taka hanya sekitar Rp2 miliar, sementara target 2021 Rp7 miliar,” tambah politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tersebut.
Pengelolaan Pelabuhan Benuo Taka telah dialihkan dari Dinas Perhubungan kepada Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara.
Pengalihan pengelolaan Pelabuhan Benuo Taka tersebut dilakukan mulai Februari 2021, dengan harapan dapat lebih maksimal dan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor retribusi.
Retribusi PAD Pelabuhan Benuo Taka saat dikelola Dinas Perhubungan pada 2020 berhasil menyubang sekitarRp6,3 miliar, pendapatan tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp4 miliar.
Legislatif (DPRD) menurut Wakidi, belum mengetahui permasalahan Perumda Benuo Taka, sehingga pencapaian penerimaan PAD 2021 dari pungutan retribusi pelabuhan masih terpaut jauh dengan target yang ditetapkan.
Ia mengusulkan untuk membentuk pansus (panitia khusus) guna memperjelas permasalahan yang dihadapi Perumda Benuo Taka tersebut.
“Belum tahu ini, makanya ada wacana mau dibentuk pansus untuk permasalahan pengelolaan Pelabuhan Benuo Taka itu,” kata dia.
“Mau diinterpelasi dan macam-macam, nanti tunggu saja rapat berikutnya dari DPRD yang jelas masih mengambang permasalahannya,” tambahnya.
Sejak Februari hingga November 2021 jelas Wakidi, Pelabuhan Benuo Taka di bawah pengelolaan Perumda Benuo Taka baru mendapatkan PAD sekitar Rp2 miliar, dari target lebih kurang Rp7 miliar. (bp/tan)
