Luka Tertembak Peluru Karet, Wartawan Thailand Tuntut Polisi

Tun MZ

Para wartawan di Thailand meliput aksi protes anti pemerintah dari pinggir jalanan Kota Bangkok, Thailand, pada 7 Agustus 2021. (Foto: VOA/Tommy Walker)
Para wartawan di Thailand meliput aksi protes anti pemerintah dari pinggir jalanan Kota Bangkok, Thailand, pada 7 Agustus 2021. (Foto: VOA/Tommy Walker)

Thailand, helloborneo.com – Selama lebih dari satu tahun, kerusuhan politik di Thailand terus berlanjut, di mana para aktivis berjuang mendorong reformasi pemerintahan dan monarki.

Ketika para demonstran menuntut dikuranginya kekuasaan institusi kerajaan, risiko melanggar undang-undang sensitif yang dapat dijatuhi hukuman berat masih berlaku. Demonstrasi jalanan juga kerap menimbulkan bentrokan dengan polisi, yang dikritik para demonstran karena kerap menggunakan kekerasan.

Para wartawan yang bertugas di Thailand juga kerap menghadapi risiko. Seorang wartawan kini mengajukan gugatan hukum terhadap pihak berwenang setelah tertembak peluru karet pada awal tahun ini.

Thanapong Kengpaiboon, wartawan untuk situs berita “Plus Seven” yang berkantor di Thailand, telah meliput demonstrasi di Bangkok sejak dimulai tahun 2020. Thanapong mengatakan tugasnya adalah meliput dua sisi cerita lewat teks dan fotografi. Tetapi pada bulan Juli lalu, wartawan Thailand justru menjadikannya bagian dari laporan berita.

Awal tahun ini gelombang ketiga COVID-19 di Thailand membuat pemerintah Thailand memberlakukan kebijakan penghentian sebagian kegiatan dan penutupan wilayah – atau dikenal sebagai lockdown – yang ketat di seluruh negara itu. Tetapi demonstran anti-pemerintah kerap melanggar pembatasan itu untuk memprotes cara pemerintah menangani pandemi tersebut.

Pada 18 Juli lalu pembatasan masih diberlakukan, ketika jumlah kasus COVID-19 di Thailand melampaui 10.000 kasus per hari. Para demonstran pun turun ke jalan-jalan menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-O-Cha, sambil berjalan menuju ke Government House.

Thanapong meliput demonstrasi itu, sebagaimana puluhan demonstrasi lain yang diliput sebelumnya. Ia tahu apa yang akan terjadi ketika situasi menjadi tegang.

“Ketika polisi akan melakukan apapun untuk menyudahi demonstrasi dan membubarkan para demonstran, maka yang pertama kali mereka lakukan adalah menyemprotkan meriam air,” ujarnya. “Setiap kali mereka akan mengatakan ‘kami akan menembakkan meriam air, pers harap minggir!’ Setelah menyemprotkan meriam air, mereka akan menggunakan gas air mata, dan kemudian terakhir sekali – peluru karet.”

Thanapong menggambarkan bagaimana demonstran yang ada di garis depan berupaya mendobrak barikade yang dibangun polisi di sebelah Monumen Demokrasi Bangkok, satu lokasi terkenal di kota itu. Saat itu waktu menununjukkan sekitar pukul tiga sore.

“Hari itu sangat aneh,” ujarnya. “Para demonstran berupaya menarik kawat berduri, kemudian membakar boneka yang terbuat dari jerami, dan polisi menyemprotkan meriam air untuk memadamkan api.”

Thanapong berdiri di pinggir jalan karena menilai demonstrasi beralih menjadi tenang, seiring mundurnya para demonstran. Ia mengenakan baju untuk kegiatannya sebagai wartawan sehari-hari, dan mengenakan helm yang bertuliskan “PERS” berukuran besar. Ia juga memakai masker untuk gas, dan gelang media di lengannya, yang biasa digunakan di Thailand untuk mengidentifikasi dengan jelas wartawan lokal yang terdaftar.

Thanapong memperkirakan akan lebih banyak mendengar peringatan dari polisi, tetapi yang terjadi justru hanya ada satu letusan tembakan. Sesaat ia terkejut, hingga ia menyadari telah jatuh ke tanah.

“Saya kira ada tiga sampai empat letusan senjata,” ujarnya. “Letusan itu menghantam saya dan seorang laki-laki lainnya. Saya tertembak di bagian pinggul, sangat sakit dan saya terjatuh ke tanah.”

Ia segera menyadari bahwa ia tertembak peluru karet polisi.

Para petugas kesehatan berjuang mendekatinya dan menyeretnya ke bagian yang aman untuk mendapat perawatan medis.

Benturan proyektil peluru karet itu menyengat tetapi tidak menembus kulitnya sehingga ia tetap bisa bekerja. Tetapi pada hari berikutnya rasa sakit yang dideritanya semakin parah sehingga ia kembali ke rumah sakit dan kemudian merenungkan peristiwa itu.

“Ada empat hingga enam wartawan di sana,” ujar Thanapong mengingat peristiwa menjelang insiden penembakan itu. “Mungkin ada juga demonstran sekitar lima meter dari tempat kami berada, tetapi di sekitarnya hanya ada wartawan. Semua mengenakan ban lengan dan helm. Hari itu masih terang, cuaca pun baik.”

“Saya menilai polisi melakukan ini dengan sengaja,” ujarnya lirih.

Meskipun Thanapong tidak terbebani oleh biaya rumah sakit dan merasa beruntung karena cedera yang dialaminya tidak terlalu parah, ia masih mengkhawatirkan keselamatan wartawan lain di lapangan. Apalagi mereka mungkin tidak seberuntung dirinya ketika tertembak peluru karet.

Setelah menghubungi Asosiasi Pengacara HAM Thailand (HRLA), Thanapong memutuskan untuk mengajukan gugatan hukum terhadap Kepolisian Kerajaan Thailand. “Saya pikir polisi harus memiliki lebih banyak tanggung jawab ketika melakukan tugas mereka, dan mereka harus melindungi kebebasan pers,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa ia tidak mencari imbalan finansial, meskipun HRLA mendesak Pengadilan Sipil Bangkok untuk memberi kompensasi pada Thanapong atas biaya rumah sakit yang dikeluarkannya.

Juru bicara Kepolisian Kerajaan Thailand Kolonel Kissana Phathanacharoen, mengatakan kepada VOA, ini bukan pertama kalinya ada wartawan yang luka ketika meliput demonstrasi. “Kami telah melihat banyak insiden di mana wartawan tertembak peluru karet,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa ia secara pribadi tidak mengetahui profil Thanapong.

“Tetapi jika terbukti telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan, maka pelaku (polisi yang melepaskan tembakan peluru karet.red) harus menghadapi tindakan hukum dan juga tindakan disipliner,” ujarnya. Ia berjanji bahwa polisi berkomitmen akan mematuhi hukum, termasuk melindungi kebebasan pers.

“Kebebasan pers dijamin oleh hukum di Thailand. Kami sepenuhnya mematuhi hukum, dan kebebasan pers adalah salah satu yang harus kami pertimbangkan. Kami tidak pernah menghalangi siapa pun dari apapun,” tambahnya.

“Namun ada garis tipis antara kebebasan berekspresi oleh wartawan dan pencemaran nama baik,” ujar Phathanacharoen, mengaju pada undang-undang lese majeste di negara itu, yang akan menjatuhkan hukuman hingga 15 tahun penjara jika dinilai telah menghina atau mencemarkan nama baik bangsawan terkemuka. Banyak aktivis telah ditangkap selama protes-protes di jalan karena dinilai melanggar aturan hukum itu.

Tim kuasa hukum Thanapong sendiri menyerukan agar seluruh polisi yang bertugas harus mengidentifikasi diri mereka guna meningkatkan akuntabilitas.

Awal bulan ini Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan bahwa sejumlah aktivis telah berusaha menggulingkan kerajaan, tetapi para tokoh reformis menilai para aktivis tidak menginginkan penghapusan institusi kerajaan. Menanggapi hal itu demonstrasi kembali mengguncang jalan-jalan di Bangkok, dan sedikitnya tiga demonstran luka.

Reporters Without Borders menempatkan Thailand di urutan ke-137 dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia Tahun 2021, di mana peringkat 1 dinilai paling bebas dan peringkat 178 dinilai paling tidak bebas.

VOA telah meminta tanggapan dari Pengadilan Sipil Bangkok, tetapi hingga laporan ini disampaikan belum mendapat respon apapun. (voa/tan)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.