ES Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melakukan studi komparatif Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur.
“Studi komparatif untuk tingkatkan dalam memberikan pelayanan,” ujar Pelaksana tugas Kepala DP3AP2KB Kabupaten Penajam Paser Utara Siti Aminah ketika dihubungi helloborneo.com, Selasa.
Berlatar belakang dari berbagai penghargaan d itengah keterbatasan anggaran pemerintah kabupaten saat ini menurut dia, bukan hanya untuk mengugurkan kewajiban melainkan menggali pengetahuan untuk bisa berkomitmen pada jalur yang tepat dalam pelayanan terhadap masyarakat.
“Kegiatan itu bukan hanya mengugurkan kewajiban saja tetapi harus benar-benar dijalankan sebagai bentuk komitme Dinas, dengan beberapa penghargaan yang diterima dari Kementerian PPPA,” ucapnya.
Dalam kunjungan bakal amati, tiru dan modifikasi sesuai dengan kultur yang ada di masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara, kendati sejumlah prestasi telah diberikan oleh kementerian terkait dalam kinerja pelayanan kepada masyarakat.
“Tidak lantas membuat tim Dinas kami berbangga diri, terus melakukan inovasi dan melayani masyarakat sepenuh hati sebagai bentuk penanaman modal akhirat,” kata Siti Aminah.
Bersama dengan rombongan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bontang, 13 pegawai DP3AP2KB Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan pembahas berbagai pelayanan yang dimungkinkan untuk bisa bekerjasama dengan Puspaga DKP3A Kalimantan Timur.
Disambut oleh Sekretaris DKP3A Kalimantan Timur Eka Wahyuni, diungkapkan bahwa keinginan untuk bekerja sama dengan berbagai daerah sehingga berbagai pelayanan bisa menyentuh hingga RT (rukun tetangga).
“Selamat datang dalam kegiatan dan harus mengedepankan pelayanan yang kolaboratif dalam pelayanan Puspaga sehingga dalam perkembangan penegakan hak asasi manusia bisa sampai kepada pelayanan paling bawah di tingkat RT, kelurahan dan desa,” jelasnya. (bp/tan)
