TB Sihombing
Paser, helloborneo.com – Pemerintah Kabupaten Paser kebut vaksinasi untuk mengejar capaian target 70 persen masyarakat di daerah itu sudah mendapat suntikan vaksin COVID-19 dosis pertama sampai akhir Desember 2021.
Data yang diperoleh helloborneo.com di Paser, Selasa, sampai saat ini capaian vaksin virus corona dosis pertama 61,7 persen dan dosis kedua 42,1 persen, bahkan menjadi capaian vaksinasi terendah di Provinsi Kalimantan Timur.
Pemerintah Kabupaten Paser meminta ASN (aparatur sipil negara) dan PTT (pegawai tidak tetap) dapat mendukung vaksinasi, sebab masih banyak yang enggan untuk divaksin COVID-19. Dan camat juga dituntut untuk mengejar ketertinggalan dalam 17 hari tersisa bisa melakukan 1.600 dosis vaksin.
Bupati Paser Fahmi Fadli menginstruksikan, pelayanan administrasi di kecamatan, kelurahan maupun di desa lebih dulu menanyakan warga apakah telah divaksin COVID-19, Jika belum diarahkan ke puskesmas terdekat untuk vaksinasi.
Bupati juga berdiskusi dengan pihak Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Paser, khususnya pengurus kantor urusan agama (KUA) yang tersebar di kecamatan untuk kerja sama mengejar target capaian vaksinasi virus corona.
“Minta tolong para camat kerja sama dengan kepala KUA, sebelum mau nikah vaksin dulu. Termasuk seluruh anggota keluarga yang ingin melakukan acara (resepsi) karena berpotensi terjadi kerumunan, Jadi tanyakan dulu vaksinasinya,” ujarnya.
Menyangkut ASN dan PTT yang enggan divaksin, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, Murhariyanto menawarkan opsi, jika ASN tidak mau divaksin tunjangan kinerja dipotong 25 persen, sedangkan bagi PTT perpanjangan kontraknya ditunda.
“Opsi pemotongan tunjangan kinerja itu kurang pas, mungkin bukan pemotongan tapi penundaan sampai mereka telah melakukan vaksin,” ucapnya menanggapi.
Vaksinasi yang dilakukan oleh perusahaan maupun instansi vertikal di luar Kabupaten Paser, salah satunya di Kecamatan Batu Sopang dari 11.000 warga yang meakukan vaksinasi, data P-care vaksin justru dari daerah asal perusahaan atau instansi vertikal itu berada.
Dengan demikian data vaksinasi tersebut secara otomatis tidak mempengaruhi atau mendongkrak cakupan vaksinasi di wilayah selatan Provinsi Kalimantan Timur tersebut.
Bupati meminta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Paser proaktif berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 Kalimantan Timur maupun pemerintah puast pusat untuk menyinkronkan data Vaksinasi, sebab 11.000 data yang tidak masuk dalam P-Care vaksin Kabupaten Paser sangat merugikan.
“Merupakan kerugian bagi kami, karena yang divaksin masyarakat Kabupaten Paser. Jadi seolah-olah kami tidak bekerja karena cakupannya rendah, memang secara nasional cakupannya naik tapi kami di daerah dirugikan,” kata dia.
Kalau berhasil dan data tersebut masuk di Primary Care (P-Care) vaksinasi Kabupaten Paser lanjut Fahmi, tentunya akan membantu meringankan tugas camat hingga kepala desa dalam mencapai target vaksinasi minimal 70 persen.
Kapolres Kabupaten Paser AKBP Eko Susanto menjelaskan, untuk vaksinasi TNI-Polri menginduk pada Dinas Kesehatan, sehingga datanya masuk dalam capaian vaksinasi kabupaten setempat.
“Perlu dipertanyakan adalah instansi vertikal luar yang melaksanakan vaksinasi di sini (Paser). Mereka menggunakan P-Care apa,” ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, I Dewa Made Sudarsana mengatakan, bakal mengupayakan menarik data-data warga kabupaten setempat yang masuk dalam P-Care vaksinasi daerah lain, kendati cukup sulit.
Sudah pasti merugikan Pemerintah Kabupaten Paser dalam capaian cakupan vaksinasi jelas dia, diawal pelaksanaan vaksinasi tidak terpikirkan masalah tersebut.
“Awal-awal tidak disadari oleh teman-teman akan merugikan, makanya sejak September 2021 kami sudah katakan kalau tidak masuk (P-Care) Kabupaten Paser tolak,” tegasnya. (bp/hb)
