ES Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, harus berupaya mencari sumber sumber dana pembangunan dengan keterbatasan anggaran pemerintah kabupaten setempat yang menyebabkan pembangunan fisik tidak menjadi priortas.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Jhon Kenedi saat ditemui helloborneo.com di Penajam, Kamis mengatakan, pembangunan fisik tidak menjadi prioritas lagi.
pembangunan fisik tidak menjadi prioritas tersebut disebabkan bergulirnya utang dari kewajiban pemerintah kabupaten seperti pembayaran gaji honorer, insentif Aparatur Sipil Negara, hibah 10 bulan guru Pendidikan Anak Usia Dini dan lainnya.
“Jadi harus memang kami lakukan, mengembalikan hak masing masing. Tidak sangat prioritas pembangunan fisik, saya katakan seperti itu,” ujarnya politisi Partai Demokrat tersebut.
Assisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Ahmad Usman mengakui, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD 2022 disahkan hanya Rp1.170 miliar tanpa adanya porsi anggaran belanja modal atau belanja langsung yang bisa berdampak kepada masyarakat.
Anggaran tersebut di latar belakangi oleh penyegaran kembali keuangan daeah mulai dari rutinitas pembayaran di pemerintahan hingga pemilahan penghematan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah.
“Tahun ini (2022) APBD disahkan Rp1.170 miliar tidak termasuk dana provinsi dan pemerintah pusat. Belanja modal dan belanja langsung kepada masyarakat tidak tersedia, melainkan melakukan pembayaran rutinisitas pemerintah daerah hingga penghematan,” jelasnya.
Untuk tetap berupaya meningkatkan infrastruktur di Kabupaten Penajam Paser Utara menurut dia, pegawai harus proaktif melakukan lobi berdasarkan kesiapan materi dan selaras dengan rencana kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat.
“Upaya yang kami lakukan sebagai solusi yakni melakukan lobi atau pembicaraan berdasarkan kesiapan materi yang matang usulan permohonan yang melibatkan pemerintah provinsi kemudian dana alokasi khusus, bantuan keuangan dan sumber lainnya,” ucapnya.
“Visi misi sejalan dengan provinsi dan pemerintah pusat akan dapat perhatian, kami akan optimalkan bagaiaman caranya mendapatkan dukungan dana diluar APBD, harus proaktif sesuai petunjuk dari Plt bupati,” kata dia. (bp)
