ES Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Kunjungan pejabat pemerintah pusat ke lokasi ibu kota negara atau IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku harus lewat Kabupaten Penajam Paser Utara, kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD setempat Zainal Arifin.
“Pejabat pemerintah pusat mulai sering melakukan kunjungan ke lokasi IKN, tapi tidak melalui Pelabuhan Penajam, dan hanya menyapa masyarakat di sekitar Sepaku,” ujar Zainal Arifin ketika ditemui helloborneo.com di Penajam, Jumat.
Menurutnya perjalanan para pejabat pemerintah pusat harusnya melalui Kabupaten Penajam Paser Utara bukan melalui Kota Balikpapan kemudian masuk melewati Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Kami berharap sekali sekali para pejabat pemerintah pusat datang lokasi rencana IKN melewati Kabupaten Penajam Paser Utara,” ucapnya
Zainal Arifin beralasan, bahwa perjalanan para pejabat pemerintah pusat melalui Kabupaten Penajam Paser Utara juga bisa melihat secara langsung kerusakan jalan yang sangat parah antara Kelurahan Riko hingga Kelurahan Pemaluan, sehingga para pejabat tersebut bisa memberikan sentuhan untuk perbaikan.
“Karena sebagian wilayah yang akan dilakukan juga perlu sentuhan pemerintah pusat. Apalagi kalau sekarang Kelurahan Riko sampai Kelurahan Pemaluan masih sangat parah,” jelasnya
Ia menambah, bahwa perjalanan pejabat dari pusat harus melalui pelabuhan di Kecamatan Penajam yang menurutnya tidak mengalami kemajuan berarti.
“Saya harapkan adalah kunjungan itu biar mereka merasakan, bisa melihat pelabuhan Penajam seperti apa karena mulai saya bayi sampai sekarang tidak ada kemajuan. Tapi memang supaya dilihat pelabuhan perlu sentuhan yang serius,” kata dia.
Sejumlah pejabat pemerintah pusat yang melakukan kunjungan ke lokasi IKN di Kecamatan Sepaku, yakni Presiden Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Tohir.
Kemudian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Kepala Polisi Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Muhammad Andika Perkasa, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Puan Maharani. (bp)
