CH Borneo
Berau, helloborneo.com – Pengawasan ketat mengantisipasi masuknya warga negara asing (WNA) melalui perairan Bumi Batiwakkal, harus dilakukan. Namun, pengawasan bukan hanya dari pemerintah dan aparat TNI-Porli, tapi juga dari masyarakat.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tanjung Redeb, Misnan mengatakan, masuknya 15 manusia perahu di Berau beberapa waktu lalu, merupakan illegal entry atau tindakan warga negara asing yang masuk atau melintasi perbatasan suatu negara secara illegal, yang melanggar undang-undang keimigrasian.
Masuknya 15 manusia perahu yang mengaku berasal dari Semporna, Malaysia, tidak serta-merta dapat dideteksi pihaknya. “Karena ternyata mereka sudah dua bulan ada di wilayah Berau baru ketahuan,” ungkapnya Minggu (19/2/2022).
Selain itu, manusia perahu tersebut merupakan suku Bajau seperti rata-rata etnis di kawasan pesisir Berau. “Sehingga mereka dengan mudah berbaur karena menggunakan bahasa Bajau, kalau tidak diteliti lebih detail tidak ketahuan, bahwa mereka itu adalah WNA,” lanjutnya.
Misnan mengharapkan dukungan penuh dari masyarakat untuk melaporkan setiap menemukan atau melihat ada warga negara asing yang masuk di Berau secara ilegal. Di samping keterbatasan personel Imigrasi, kendala geografis Berau yang sangat luas juga menyulitkan pihaknya jika harus bekerja sendiri.
Sementara untuk penanganan manusia perahu, Misnan menyebutkan cukup dengan menghalau mereka keluar dari perairan atau wilayah NKRI tanpa ada proses deportasi. Sebab, tidak ada negara yang mengakui keberadaan mereka.
“Berbeda jika WNA tersebut memiliki dokumen kependudukan atau terdaftar secara resmi di negara asal mereka, bisa dideportasi,” imbuhnya.
Kasus illegal entry di Kabupaten Berau cukup banyak, terutama di wilayah pulau terdepan seperti perairan Maratua. Ada banyak kasus orang yang hanyut dan terdampar dari negara tetangga seperti dari Filipina dan Malaysia.
“Rata-rata karena mengalami kerusakan mesin sehingga hanyut memasuki perairan Berau,” tutupnya. (log)
