DPRD Paser Sorotin PT KCI Angkut Batu Bara di Jalan Umum

TB Sihombing

Anggota DPRD Kabupaten Paser, Hamransyah (TBS)

Paser, helloborneo.com  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Paser sorotin aktivitas pengangkutan batu bara PT Kendilo Coal Indonesia (KCI) dari Desa Lolo menuju pelabuhan di Dusun Tempayang, Desa Rangan, Kecamatan Kuaro yang melintasi jalan umum.

Anggota DPRD Kabupaten Paser, Hamransyah saat ditemui helloborneo.com di Paser, Senin, mengaku geram, atas tindakan perusahaan yang memiliki produksi batu bara melimpah tersebut, sebab masyarakat mengeluhkan dampak kendaraan pengangkut bat bara yang melintas tanpa izin yang menghasilkan debu.

“Ini jalan umum bukan jalan khusus. Masyarakat sekarang tidak berdaya, dikira masyarakat tidak protes soal itu,” ujarnya.

Dia mempertanyakan proses izin pengangkutan hasil galian batu bara oleh PT Kendilo Coal Indonesia dengan menggunakan jalan umum tersebut, serta Health Safety and Environment atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) perusahaan patut diragukan.

“Iring-iringan kendaraan itu bagaimana keselamatan atau kemanannya. Belum lagi kalau berhenti di pinggir jalan. Kami tidak tahu selama ini bagaimana proses izinnya, semua terkesan diselesaikan dibawah tangan,” ucap anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Paser itu.

Dampak dari kerusakan jalan provinsi akibat adanya aktivitas pengangkutan hasil bumi tersebut menurut Hamransyah, bukan jadi tanggung jawab perusahaan melainkan pemerintah karena kerusakan jalan umum pastinya menggunakan uang negara bukan uang perusahaan.

Dia menegaskan, sudah melaporkan masalah tersebut kepada Kementerian Keuangan sebagai pemilik aset, dan meminta agar Kementerian Keuangan menegur Kementerian ESDM untuk menyikapi perilaku perusahaan yang tidak menjalankan aturan sesuai ketentuan, salah satunya PT KCI.

“Coba dianalisa, jalan umum yang rusak negara yang memperbaiki bukan perusahaan. Itu sudah kami sampaikan ke kementerian untuk disikapi, jangan mau dipermainkan seperti itu dan Harus tegas,” kata politisi Partai Gerindra itu.

PT. Kendilo Coal Indonesia sebelumnya merupakan salah satu perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang kontraknya berakhir pada 13 September 2021.

Lalu perusahaan dengan pemegang saham Kendilo Coal LLC dan Nippon Coke & Engineering Company Limited tersebut, mendapat perpanjangan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sehari setelah berakhir oleh Kementerian ESDM.

Berdasarkan laman resmi Minerba One Data Indonesia (MODI), IUPK Kendilo Coal Indonesia berlaku hingga 13 September 2031 atau 10 tahun ke depan. Sementara luasan lahan yang disetujui mencapai 1.869 hektar tanpa mengalami penyusutan dari kontrak sebelumnya. (adv/bp)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.