Kejari Paser Luncurkan Rumah Restorative Justice di Desa Batu Kajang

TB Sihombing

Kepala Kejari Paser, Rajendra Dhramalinga Wiritanaya (kiri) saat peluncuran Rumah Restorative Justice di Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Rabu (18/5) (TBS)

Paser, helloborneo.com – Kejaksaan Negeri atau Kejari Paser meluncurkan Rumah Restorative Justice di Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Rabu, diberi nama dangan bahasa suku Paser “Kuta Awa Mangku Buen” yang arti rumah tempat saling berbaikan.

Dipilihnya Desa Batu Kajang sebagai lokasi penyelesaian perkara di luar jalur hukum atau pengadilan menurut Kepala Kejari Paser, Rajendra Dhramalinga Wiritanaya saat ditemui helloborneo.com, sebab selama ini banyak terjadi perkara hukum selain sebagai wilayah dengan kondisi masyarakat yang majemuk.

Tujuan Rumah Restorative Justice untuk menyelesaikan perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga yang terkait untuk sama-sama menyelesaikan perkara yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

“Artinya memudahkan masyarakat melakukan penyelesaian perkara di luar jalur hukum. Tapi tidak semua tindak pidana ringan bisa diselesaikan, ada beberapa persyaratan,” ujarnya.

Persyaratan tersebut di antaranya ancaman kurungan kurang dari lima tahun, kerugian akibat perbuatan di bawah Rp2,5 juta, pelaku belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya atau berstatus residivis, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku dan korban.

“Bisa diselesaikan lewat restorative justice atau penghentian penuntutan pidana dengan restorative dan justice. Tidak diputuskan hakim tapi diselesaikan dengan restorative justice oleh kejaksaan,” jelasnya.

Sementara dasar pelaksanaannya sesuai Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur penyelesaian secara musyawarah mufakat dan perdamaian atau mediasi oleh Jaksa maupun Penuntut Umum disaksikan tokoh masyarakat.

Diharapkan penerapan keadilan secara restoratif tersebut dapat menyelesaikan penanganan perkara secara cepat, sederhana dengan biaya ringan, serta dapat mewujudkan kepastian hukum yang lebih mengedepankan keadilan secara menyeluruh.

Adanya keterlibatan pemerintah desa sebagai pihak yang memfasilitasi dengan memberikan tempat atau ruangan untuk mempertemukan semua pihak, dengan adanya Restorative Justice tidak harus dilaksanakan tuntutan di depan majelis hakim.

“Restorative justice itu penyelesaian masalah di desa, jadi tidak di kejaksaan. Tapi Jaksa nanti yang ke sini dan administrasinya tetap dari polisi dan kejaksaan,” kata Rajendra Dhramalinga Wiritanaya.

Wakil Bupati Paser, Syarifah Masitah Assegaf menyambut baik inisiasi Kejari dalam membentuk Rumah Restorative Justice, dan diharapkan agar setiap kecamatan juga memilikinya sesuai keinginan Kepala Kejari.

“Ini merupakan hal positif yang tentunya kami apresiasi. Semoga memungkinkan ada juga di Kecamatan lain, kalau masyarakat ada keluhan bisa disampaikan ke sini,” ucapnya. (bp)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.