DPRD Kabupaten Paser Minta Pemerintah Kabupaten Serius Tangani Banjir

TB Sihombing

Banjir di Kabupaten Paser yang terjadi April 2022 (TBS)

Paser, helloborneo.com – Dewan Perwakiln Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Paser meminta pemerintah kabupaten setempat harus serius terhadap pengawasan menyangkut penanganan banjir di daerah itu.

OPD (organisasi perangkat daerah) terkait di lingkungan pemerintah kabupaten harus serius terhadap pengawasan banjir,” ujar anggota Komisi I DPRD Kabupaten Paser, Rahmadi saat ditemui helloborneo.com di Paser, Jumat.

Pengawasan tersebut yakni, melakukan pengawasan secara ketat dalam perizinan pembukaan perumahan, tidak hanya perumahan dari pengembang khusus, tetapi juga kawasan yang harusnya menjadi tempat menampung air.

Politisi Partai Golkar itu menilai, titik banjir di Kabupaten Paser kian banyak dan menyebar seiring pertumbuhan penduduk, tidak hanya di sekitar Kecamatan Tanah Grogot, namun kini sudah tersebar diberbagai Kecamatan termasuk desa.

“Seperti banjir di kecamatan, selain karena dampak lingkungan, pertumbuhan penduduk juga jadi salah satu penyebab,” ujarnya.

Selama ini pemerintah kabupaten terkesan minim pengawasan terhadap pembangunan untuk pemukiman menurut dia, disarankan agar pemerintah kabupaten dapat menentukan spesifikasi terhadap bangunan dikawasan rawan banjir.

Dengan adanya spesifikasi tersebut, masyarakat yang hendak membangun nantinya dianjurkan mengikuti spesifikasi jenis bangunan yang telah diatur. Salah satunya seperti bentuk panggung, serta perencanaan tata kota perlu disiapkan untuk menampung aliran air drainase.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Paser lainnya, Muhammad Saleh mengatakan perlu pengerukan di kawasan DAS (daerah aliran sungai) Kandilo karena kondisinya yang sudah sangat dangkal.

“Seperti di Kota Samarinda, yang mengeruk Sungai Karang Mumus, dampaknya sekarang berkurang banjir,” ucapnya.

Dia menepis tudingan, jika kondisi drainase yang seadanya di Kabupaten Paser jadi alasan penyebab terjadinya banjir, dan pengerukan terhadap Sungai Kandilo dinilai lebih tepat dibanding pembersihan drainase.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Paser, Budi Santoso, menegaskan agar OPD teknis harus fokus penanganan drainase per satu, jangan sekali anggaran karena banyak titik diperbaiki tidak maksimal. “Lebih baik fokus satu titik dulu sampai beres, baru ke titik lainnya,” kata politisi PDI-Perjuangan tersebut. (bp)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.