Gubernur Kaltara Minta OPD Pacu Realisasi APBD 2022

Keterangan Pers                                                                                                               

Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang (kedua dari kiri) (Ist)

Tanjung Selor, helloborneo.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal A Paliwang meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Biro di lingkungan pemerintah provinsi setempat untuk memacu realisasi belanja daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022.

Permintaan Gubernur Zainal A Paliwang tersebut mengacu pada data Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, menyangkut realisasi APBD per 31 Mei 2022 yang baru mencapai Rp602,7 miliar dari total pagu APBD 2022 sekitar Rp2,4 triliun.

“Mengingat bulan Juni akan segera berakhir, saya minta kepada seluruh kepala OPD/Biro untuk memacu percepatan belanja daerah, terus monitor secara berkala PPTK, PPK serta pihak ketiga agar terlaksana dengan baik, efektif dan efisien,” ujar Gubernur dalam keterangan tertulis yang diterima helloborneo.com, Kamis.

Secara global, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, realisasi belanja daerah hingga 31 Mei 2022, masih sangat rendah, baru mencapai Rp253,3 triliun atau baru mencapai 21,43 persen dari keseluruhan belanja daerah.

“Kaltara termasuk provinsi yang realisasi belanjanya menjadi perhatian pemerintah pusat. Selain pemantauan saya minta agar OPD/Biro juga harus melakukan evaluasi realisasi belanja APBD setiap pekan,” ucapnya.

Percepatan terhadap realisasi belanja pada APBD menjadi salah satu arahan Presiden Joko Widodo menurut dia, realisasi belanja daerah sangat berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional.

“Di sisa waktu yang ada, saya ingatkan kembali bekerja maksimal, kejar serapan belanja APBD,” tegasnya.

Pemerintah daerah juga diwajibkan mengalokasikan paling sedikit 40 persen anggaran pengadaan barang dan jasa dalam APBD membeli produk dalam negeri.

“Kalau ada pengajuan APBD dari daerah, lampirannya harus dilihat apakah sudah mencantumkan rencana pembelian barang dalam negeri yang 40 persen. Kalau tidak ada akan ditolak Kemendagri,” jelasnya.

Penggunaan produk dalam negeri bakal membantu jajaran pemerintah daerah terhindar dari potensi pelanggaran hukum. Pembelian barang dan jasa melalui e-Katalog dapat pula membantu pemerintah daerah mengetahui harga barang dan jasa secara terukur dan transparan.

Ribuan item produk lokal UMKM akan dimasukkan ke dalam e-Katalog kata Zainal A Paliwang, supaya mudah diakses untuk pembelian kebutuhan barang dan jasa.

“e-Katalog dapat mengantisipasi celah korupsi, mempercepat realisasi belanja barang dan jasa, serta meningkatkan pendapatan masyarakat melalui UMKM,” ujar dia. (adv/dkisp/bp)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.