Keterangan Pers
Sangatta, helloborneo.com – CEO PT Kaltim Prima Coal atau KPC Mr Ashok Mitra disarankan mengembalikan award dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kerjasama dengan Indonesia Social Sustainability Forum (ISSF) yang diterima dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Penilaian award CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan tersebut menjadi sorotan oleh Sugar dari pengurus Forum Cendikiawan Dayak tentang keobjektifitasan tim penilai, bahkan diminta penghargaan dikembalikan.
“Secara moral dan penerapan pertambangan yang benar tentunya dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Desa Segading dan Desa Keraitan yang terkepung tambang KPC di Bengalon sampai saat ini masih memberikan luka bagi masyarakat asli pribumi Dayak Basaf,” ujar Sugar dalam keterangan tertulis yang diterima helloborneo.com, Minggu.
“Kami bicara keberlangsungan hidup suku asli dan budayanya. Jangan ditutup dengan award atau penghargaan walaupun yang menyerahkan itu adalah Wakil Presiden karena diduga hanya setor data, tidak sebanding dengan kondisi Desa Segading dan Desa Keraitan yang terkepung tambang,” tambahnya.
Dia menganjurkan CEO KPC yang baru Mr Ashok Mitra agar membangun komunikasi yang baik ke pemerintah kabupaten atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD.
“Sesekali datang langsung ke sana karena manajemen yang disini (Kutim) hanya lipservice dan terkesan jika ada kebutuhan saja baru bangun komunikasi, itu pun ke masyakat juga hubungannya tidak seperti yang dulu-dulu sekarang eksklusif dan tidak solutif banyak janji. Jangan hanya terbuai dengan laporan saja dan jangan hanya orentasinya hasil bumi kutim saja.” Jelasnya.
Masyarakat tidak terdampak terhadap penghargaan tersebut, masyarakat butuh pekerjaan dan kehidupan yang layak. Bagaimana bisa hidup layak jika terkepung dan terintimidasi dengan bahaya operasi pertambangan.
Sedangkan manajemen KPC semua tinggal di lokasi elit Tanjung Bara yang sangat lengkap fasilitas dan dimanjakan dengan semua kebutuhan. Pengaman yang berlapis sudah membentuk kota sandiri jadi bisa diibaratkan kota di dalam kabupaten sehingga wajar jika kepekaan sosialnya jadi mandul.
Kelompok masyarakat sipil, LSM dan Komnas Ham diminta untuk turun langsung ke Desa Segading dan Desa Keraitan untuk membuka mata dunia kondisi indigenous people (masyarakat pribumi Dayak Basaf) terancam keberlangsungannya akibat dampak operasi tambang yang ada di sekitar warga. (bp)
