1.500 Rumah di Kaltara Diusulkan Program Bantuan Listrik Gratis

Keterangan Pers

Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum meninjau langsung penerima BPBL gratis tahun lalu (Ist)

Tanjung Selor, helloborneo.com – Sebanyak 1.500 rumah masyarakat kurang mampu di empat kabupaten dan kota di Kalimantan Utara (Kaltara) diusulkan menerima bantuan pasang baru listrik (BPBL) gratis pada tahun ini (2022).

Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang memastikan bantuan tersebut kini sedang menunggu hasil pemadanan atau verifikasi dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Beberapa waktu lalu saya telah meminta kepada dinas terkait untuk mengusulkannya. Sebanyak 1.500 rumah masyarakat kurang mampu se-Kaltara kami usulkan,” ujar Gubernur dalam keterangan tertulis yang diterima helloborneo.com, Selasa.

“Saat ini sedang menunggu verifikasi oleh pemerintah pusat yakni, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Mudah-mudahan yang disetujui tidak jauh dari yang kita usulkan,” tambahnya.

Kepala Dinas ESDM Kaltara Norman Raga, melalui Kepala Bidang (Kabid) Ketenagalistrikan Deni Yusdianto mengatakan, saat ini proses verifikasi administrasi sedang berjalan, hasilnya nanti oleh Gatrik akan langsung diserahkan kepada PLN di wilayah untuk selanjutnya dilakukan verfikasi teknis.

“Jadi terhadap usulan 1.500 BPBL itu, dari Gatrik akan langsung diserahkan ke PLN Wilayah,” ucap Deni Yusdianto.

Namun belum bisa dipastikan jumlah penerima bantuan menurut dia, tergantung pada hasil verifikasi, baik administrasi maupun teknis dilapangan.

“Pemprov hanya mengusulkan, berapa yang didapat Kaltara Gatrik tidak lagi ke daerah, validasi akan langsung ke PLN Wilayah yang membawahi Kaltara,” jelasnya.

Dia mengungkapkan bahwa BPBL merupakan program pemerintah dalam membantu pasang baru listrik gratis bagi rumah tangga belum berlistrik.

Pemerintah provinsi melalui Ditjen Gatrik-Kementerian ESDM menargetkan sebanyak 80 ribu BPBL untuk rumah tangga pada 2022, proyek yang dilaksanakan di 34 provinsi tersebut ditaksir menelan biaya Rp120 miliar.

Pasang baru listrik gratis tersebut tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), upaya pemerataan listrik di seluruh wilayah Kaltara juga di topang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Lewat APBD provinsi sebanyak 50 rumah bakal menerima BPBL tahun ini (2022), lokasinya di wilayah Nunukan,” kata Deni Yusdianto.

Pada 2020 pasang listrik gratis telah dilakukan di Kota Tarakan sebanyak 85 sambungan baru, kemudian 150 BPBL pada 2021 tersebar di tiga kabupaten yakni Bulungan (50 sambungan baru), Malinau (50 sambungan baru) dan Tana Tidung (50 sambungan baru).

Dari total 482 desa se-Kaltara 71,16 persen atau 343 desa di Kaltara masuk ke dalam program desa berlistrik dan persentase rasio elektrifikasi mencapai 80,71 persen pada akhir 2021. (adv/dkisp/bp)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.