Legislator Khawatir Warga Sepaku Tersingkir Karena Tak Sesuai UMK

ES Yulianto

Anggota DPRD Kabupaten PPU, Sariman. (Dok)
Anggota DPRD Kabupaten PPU, Sariman. (Dok)

Penajam, helloborneo.com – Penetapan upah pekerja di pembangunan Ibu Kota Nusantara harus sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Penajam Paser Utara. Bila itu tidak terpenuhi maka dianggap sebagai upaya untuk menyingkirkan warga di Kecamatan Sepaku.

Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Sariman mengaku telah menyampaikan upah minimum para pekerja agar sesuai ketetapan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Pemerintah Pusat.

Kantor Camat Sepaku.

Upah Minimum Kabupaten Penajam Paser Utara dan di daerah Jawa dirasa tidak sebanding sehingga dianggap akan menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat khususnya di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.

“Dari Kementerian Dalam Negeri saya menyampaikan catatan bahwa tenaga kerja yang mau didatangkan itu rata-rata dari Jawa, UMK di Jawa dan Penajam berbeda jangan sampai jadi masalah,” Kata Sariman

Kantor Bupati Penajam Paser Utara (NBP)
Kantor Bupati Penajam Paser Utara (NBP)

Sariman perwakilan rakyat daerah pemilihan Kecamatan Sepaku ini menjelaskan bila tidak diselaraskan dengan UMK Kabupaten Penajam Paser Utara akan menyebabkan tidak tertariknya warga sekitar untuk terlibat kerja di super proyek tersebut.

“Intake Sepaku hanya Rp80 ribu perhari walaupun dikasih makan dan tempat tinggal tapi kalau orang di Kecamatan Sepaku dikasih begitu tidak mungkin. Ini akan menjadi permasalahan tersendiri lagi,” jelasnya.

Dirinya berkekuatan agar nilai UMK harus sesuai dengan daerah di mana di pekerjakan. Hal tersebut pun dianggap selaras dengan pelatihan yang dilakukan oleh pihak terkait sebagai upaya penyerapan tenaga kerja lokal. Namun akan tertolak belakang bila akhirnya diperdaya dengan upah yang rendah.

“Itu tuntutan kita harus ditentukan harus disesuaikan dengan umk sini, mereka hidup disini. kita punya tenaga kerja yang mau ikut bergabung disitu hingga sudah dilatih jadi tukang dan pelatihan lainnya kalau gajinya murah siapa yang mau kerja,” tuturnya.

Dengan tidak dilaksanakan tuntutan tersebut akan menjadi upaya untuk yang dianggap Politikus Partai Keadilan Sejahtera sebagai langkah untuk menyingkirkan masyarakat sekitar atau diskriminasi.

“Nanti ada diskriminasi karena dianggap mahal tenaga kerja lokal segala macam upaya tersingkir nanti warga kita dengan berbagai macam cara,” ucap dia. (adv/log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.