Minta Pelayanan BPN Tidak Berbelit, Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto Tinjau IKN Nusantara

Tun MZ

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto mengunjungi Balikpapan. (Ist)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto mengunjungi Balikpapan. (Ist)

Balikpapan, helloborneo.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto mengunjungi Balikpapan dengan tujuan ke IKN Nusantara. Kunjungan tersebut didampingi Kapolda Kaltim, Irjen. Pol. Drs. Imam Sugianto, M.Si, Pangdam VI/Mulawarman dari Mayjen TNI Teguh Rumekso dan Kakanwil BPN Kalimantan Timur, Asnaedi Sitakka.

“Saya Melihat langsung secara fisik, dan memastikan RTDR sesuai tugas dari Presiden Joko Widodo, menyelesaikan tata ruang di 4 tempat semua sudah selesai, ada materi rencana detail tata ruang (RDTR) dan lima RDTR lagi pada akhir tahun 2022,” katanya saat ditemui di Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan, Rabu (14/9).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menegaskan terkait dengan pengadaan tanah, pembebasan kawasan hutan yang masuk dalam lingkup IKN. Semua sudah sesuai rencana yang kami buat. Kami optimis rencana IKN akan berjalan sesuai rencana.

Saat mendatangi Kantor Badan Pertanahan Kota Balikpapan, Hadi menyapa masyarakat yang mengurus berkas.

“Untuk Kalimantan Timur dan Kaltara pertama saya sampaikan pemerataan supaya data terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, masyarakat merasa menyelesaikan sertifikat tidak berbelit, dan mudah,” tegas Hadi.

Ia menyampaikan pelayanan di Sabtu dan Minggu harus terus dikembangkan. Berikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan sertifikat yang tidak sempat menyelesaikan permasalahan-permasalahan agraria yang tidak sempat mengurus hari Senin sampai Jumat pada hari kerja.

“Saya juga menekankan perintah bapak presiden terkait percepatan PTSL. Kaltim dan Kaltara , menjadi yang terbaik setelah Jakarta. Sesuai roadmap akhir 2024 PTSL sudah selesai,” ucapnya.

Hadi menambahkan akan memberikan penekanan segera melaksanakan transformasi digital untuk menjadi kantah yang modern menghadapi IKN, karena IKN ini akan menjadi permasalah yang komplek menjadi kota yang modern sehingga kantor pertanahan juga harus, terus memantau apabila ada permasalahan dengan IKN, yaitu pemasalahan tata ruang dan pengadaan tanah. (log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses