ES Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Wakil Rakyat Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dari Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P) Kabupaten PPU meminta agar pemerintah daerah melakukan pemantauan terhadap sejumlah bahan pokok dampak dari kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten PPU, Sudirman mengaku ada potensi penjual atau tengkulak memanfaatkan momen kenaikan BBM untuk menaikan harga bahan pokok tak wajar.
“Dengan naiknya BBM berpotensi harga-harga juga naik, bila harus mengalami kenaikan dimungkinkan tidak mengambil kesempatan sehingga kenaikan tersebut tidak wajar,” kata Sudirman.
Dari potensi tersebut Satuan Tugas (Satgas) Pangan dianggap penting untuk meninjau hal tersebut. Satgas Pangan dianggap harus turun ke lapangan meninjau bahan pokok dan lainnya yang mengalami kenaikan akibat dampak kenaikan BBM.
“Tidak mesti harus naik ada hal-hal yang mungkin wajar naiknya sudah tidak wajar, ini mestinya dicontrol Satgas Pangan harus turun kelapangan,” terangnya.
Sudirman tak ingin peristiwa penimbunan 170 liter BBM subsidi jenis Bio Solar seperti 1 September 2022 lalu terulang.
“Melihat kondisi jangan sampai ini ada permainan. Ada salah satu contoh penimbunan minyak dan ini harus di control,” jelasnya.
Meski belum melihat peran dari Satgas Pangan, Sudirman berharap apa yang dirinya sampaikan bisa menjadi dorongan pemerintah daerah bersama Satgas Pangan hadir ditengah masyakarat.
“Kita belum tau ini juga kita baru menyampaikan. Apapun kondisi dan keadaan di PPU, pemerintah harus hadir,” harapnya. (adv/log)
