ES Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bakal mencegah terjadinya utang pemerintah daerah seperti di periode tahun 2020 dan tahun 2021.
Ketua DPRD Kabupaten PPU, Syahrudin menuturkan bahwa pihaknya harus mampu mengawasi pendapatan. Pasalnya hanya pendapatan yang rill boleh masuk ke batang tubuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 kedepannya.
“Kemarin sudah mencoba menkontrol itu berapa potensi pendapatan, kita tidak boleh melaksanakn 100 persen, pedapatan yang belum pasti tidak masuk di dalam batang tubuh kita,” tutur Syahrudin M Noor.
Untuk menyusun rencana APBD tahun 2023 dianggap harus realistis. Penyusunan antara silva dan defisit tidak boleh berdasarkan asumsi seperti tahun sebelumnya.
“Jadi kita harus lebih realistis. silva dan defisit sudah diatur sekian persen tapi jangan berasumsi seperti itu kita,” katanya
Potensi pendapatan harus ditarget lebih sesuai. Sebelum penetapan pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten PPU akan digali informasi mengenai potensi pendapatan.
Pasalnya dengan adanya perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU turut bisa memberikan dampak pendapatan. Potensi pendapatan hadirnya IKN bisa digarap melalui Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB).
“Pasti kita berkesesuaian, nanti kita panggil Bapenda, potensi mana yang bisa kita maksimalkan. Terutama dengan kehadiran IKN memberikan berkah buat BPHTB kita bertambah,” jelasnya.
Dari kacamata Syahrudin M Noor Potensi pendapatan tahun 2023 Kabupaten PPU bisa mencpao angka Rp250 miliar. Tentu potensi tersebut bisa tercapai apabila Bapenda bekerja keras mencapai potensi tersebut.
“Kalau kita ya Rp250 miliar masih mampu, asal kita bisa menggarap dengan baik,” pungkasnya. (adv/log)
