Kejari PPU Tahan Kades Sebakung Jaya Periode 2016-2021

ES Yulianto

Kantor Kejari Penajam.
Kantor Kejari Penajam.

Penajam, helloborneo.com – Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara (Kejari PPU) melakukan penahahanan terhadap Muharis, Kepala Desa Sebakung Jaya periode 2016-2021 arena dugaan kasus tindak pidana korupsi pengadaan lapangan.

Kepala Seksi Pindana Khusus Kejari PPU, Mosezs Manullang mengatakan Muharis ditahan dari hasil pengembangan perkara lanjutan pada bulan Agustus 2022 lalu. Sebelumnya telah menetapkan Hambali sebagai anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

“Menahan tersangka Muharis, selaku kepala desa. Perkara ini merupakan lanjutan pada bulan Agustus dengan menahan Hambali selaku TPK, Muharis selalu kepala desanya ada beberapa kesalahan atau kejahatan yang ditemukan sehingga menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka,” kata Mosezs Manullang.

Penetapan tersangka Muharis sesuai surat penetapan 22 September 2022. Tersangka Muharis akan mendekam di hotel prodeo sejak 22 September 2022 hingga 20 hari ke depan.

“Pada hari ini 22 September berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B 1842/pol.IV.22/FD.1/09/2022 atas nama tersangka muharis. Kemudian, yang bersangkutan dikenakan penahanan rumah tahanan dan ditahan di rutan Polres PPU,” ucapnya.

Penetapan tersangka berdasarkan penyidikan lanjutan dari pembangunan lapangan bola yang diduga merugikan negera sebesar Rp571 juta rupiah. Kerugian tersebut berdasarkan hitungan dari Perwakilan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Timur.

“Kerugian negara berdasarkan laporan auditor BPKP Rp571 juta. Dalam rangkaian penyidikan yang kita laksanakan untuk pembangunan lapangan bola dengan tsk Hambali selaku anggota TPK.” jelasnya.

Namun fakta lapangan tersangka Hambali melakukan tagihan fiktif yang setujui Muharis sebagai Kepala Desa saat itu. Muharis memerintahkan Bendahara Pemerintah Desa Sebakung Jaya membayarkan tagihan fiktif proyek dengan nilai lebih Rp1 miliar.

“Itu perannya Hambali sekali anggota TPK, meminta untuk membeli tanah, seakan akan dia membeli kemudian fiktif. Untuk kepala desa, dia selaku pengelola keuangan desa dan ada hal yang dia langgar terkait dengan jabatannya, dimana dia memerintahkan langsung bendahara membayar kepada Hambali. Seharusnya bendahara membayarkan kepada kasi atau kaur yang bersangkutan,” terang Mosezs. (log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.