ES Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Sejak 2021 hingga 2022 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memiliki utang belanja pembangunan fisik senilai Rp166 miliar. Pembayarannya akan terakomodir melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2022 ini.
Total utang senilai tersebut berasal dari 3 bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten PPU yakni, Bidang Cipta Karya, Bidang Bina Marga dan Bidang Pengairan.
Kepala DPUPR Kabupaten PPU, Riviana Noor mengatakan seluruh utang tersebut dianggap telah terakomodir di APBD-P yang ditetapkan Selasa 20 September 2022 lalu dalam Rapat Paripurna.
“Sudah kita usulkan, dan terakomodasi semua di (APBD) Perubahan yang disahkan kemarin (Rabu),” kata Riviana Noor.
Sedangkan 2022 ini pemerintah Kabupaten PPU tidak mengalokasikan belanja fisik. Namun pengerjaan fisik yang terjadi di lapangan melalui Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
“Tahun ini tidak ada pembangunan. Kecuali yang dari DAK dan Bankeu, jadi tidak ada utang yang ditanggung tahun ini,” tuturnya.
Riviana menjelaskan pembayaran utang tinggal menunggu dana transfer masuk ke kas daerah. Seluruh administrasi dan serah terima di lapangan juga sudah selesai.
Adapun targetnya pembayaran dimulai Oktober 2022 atau paling lambat November 2022.
“Sudah clear, berarti tinggal pembayaran saja. Secepatnya,” pungkasnya.
Sebelum ditetapkan APBD-P pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten PPU bersepakat utang dibayarkan di tahun 2022. Hal tersebut melihat kemungkinan adanya dana transfer dari pemerintah pusat dalam jumlah besar.
Dana transfer masuk ke kas daerah diperkirakan pada triwulan III. Dimana anggaran tersebut tak hanya untuk membayarkan utang pada pihak ke 3, melainkan pula insentif Aparatur Sipil Negeri (ASN) yang tertunggak 8 bulan. (log)
