DP3AP2KB Didukung Anggota DPRD PPU Pindah Kantor ke Kawasan Islamic Center

ES Yulianto

Syarifuddin HR, anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara. (ESY)
Syarifuddin HR, anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara. (ESY)

Penajam, helloborneo.com – Sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tak layak di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diminta lebih dekat dengan pusat pemerintahan. Dan tahun 2023 berharap mendatang bisa terbangun kantor yang lebih layak.

Syarifuddin HR, anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PPU meminta pemerintah daerah mulai memusatkan beberapa kantor OPD di kawasan pemerintahan di kilometer 9 jalan provinsi.

Kantor DP3AP2KB Kabupaten PPU. (ESY)
Kantor DP3AP2KB Kabupaten PPU. (ESY)

“Dari jaman pak yusran itu mau terpusat di kawasan pemerintahan,” kata Syarifuddin HR, Kamis (06/10)

Beberapa kondisi kantor OPD, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten PPU, mengalami kerusakan atau jauh dari kata layak. Padahal tingkat aktivitas dinas tersebut tinggi karena melayani aduan kekerasan, perlindungan perempuan dan anak.

Pemerintah daerah dalam hal ini Sekretaris Daerah telah memerintahkan dinas tersebut untuk pindah ke kawasan Islamic center atau bekas kantor Pengadilan Agama Kabupaten PPU.

Kondisi kantor DP3AP2KB Kabupaten PPU. (ESY)
Kondisi kantor DP3AP2KB Kabupaten PPU. (ESY)

Syarifuddin HR sepakat atas perintah Sekretaris Daerah tersebut. Sembari menunggu anggaran tahun 2023 dibangunkan kantor secara terpusat, setidaknya dengan cara seperti itu OPD yang jauh bisa berkumpul lebih dekat.

“Kalau sekarang sepakat apa yang disarankan pak sekda pindah ke kawasan Islamic center di eks kantor Pengadilan Agama dulu biar lebih dekat,” ujar Syarifuddin HR.

OPD yang berdekatan atau terpusat, dianggap oleh Syarifuddin HR lebih mudah dalam perawatan. Selain itu pula kantor OPD yang saling berjauhan dianggap sulit untuk melakukan koordinasi selain kepada lembaga wakil rakyat atau antar OPD itu sendiri.

“Waktu tahun 2015 ku usulkan, itu juga pindah lebih mudah perawatannya gitu nah karena jadi satu,” ucapnya.

Pada tahun 2023 mendatang, Syarifuddin HR berharap pemerintah bisa mengupayakan beberapa kantor OPD untuk bisa dibangunkan di kawasan pemerintahan. Pasalnya disebutkan oleh Syarifuddin HR beberapa kantor telah mendapatkan penentuan lokasi.

“Kita berharap menyelesaikan semua pembangunan kantor yang sudah dicanangkan oleh Bupati pak Yusran, kantor terpadu sudah disiapkan tanah tinggal kemauan untuk dicicil pelan-pelan,” pungkasnya. (adv/log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses