DPRD PPU Sambut Positif Pelunasan Tanggungan Utang kepada Pihak Ketiga Rp243 Miliar

NB Purwaniawan

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten PPU. (Ist)
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten PPU. (Ist)

Penajam, helloborneo.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara PPU, bakal melunasi seluruh tanggungan utang kepada pihak ketiga yang belum terbayarkan pada 2021 mencapai lebih kurang Rp243 miliar pada tahun ini (2022).

Pembayaran tunggakan utang program dan kegiatan 2021 menurut Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Tur Wahyu Sutrisno, di Penajam,Sabtu, rencananya dibayarkan sekitar Rp124 miliar terlebih dahulu melalui APBD Perubahan 2022.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten PPU, Syahrudin M Noor. (ESY)
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten PPU, Syahrudin M Noor. (ESY

Sisanya sekitar Rp119 miliar dibayarkan pada 2023, namun ada potensi pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat dan semua tanggungan utang akan dilunasi pada tahun ini.

Total tunggakan utang berdasarkan kontrak meliputi belanja modal, belanja barang dan jasa pada 2021 jelas dia, lebih kurang Rp243 miliar.

Terpisah Ketua DPRD Kabupaten PPU, Syahrudin M Noor, menyambut baik atas pelunasan ini karena merupakan hal positif bagi Kabupaten PPU.

“Ini hal yang positif, awal kebangkitan ekonomi bagi Kabupaten PPU, ke depan kita melangkah lagi lebih baik dałam mengelola keungan daerah,” ujar Syahrudin M Noor.

Pemkab PPU mulai melakukan proses pembayaran tanggungan utang program dan kegiatan 2021 yang tersebar di setiap SKPD (satuan kerja perangkat daerah).

Kantor BKAD dan Bapenda PPU.
Kantor BKAD dan Bapenda PPU.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan verifikasi dan validasi dokumen untuk pembayaran utang tersebut di seluruh SKPD atau OPD (organisasi perangkat daerah).

Proses pembayaran kewajiban dilakukan BKAD Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan mengajukan SPJ (surat pertanggungjawaban) untuk divalidasi terutama di bidang akuntansi.

Pembayaran utang tidak bisa dilakukan, apabila dokumen untuk pembayaran belum dinyatakan valid (sah) dan melalui tahap review (penilaian/pemeriksaan) dari Inspektorat.

Berkas atau dokumen syarat pembayaran utang, terutama SPJ sedang diverifikasi dan divalidasi Bidang Akuntansi Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pembayaran tunggakan utang program dan kegiatan 2021 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, bakal segara dibayarkan setelah proses verifikasi dan validasi berkas rampung.(adv/log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.