DPRD Apresiasi Pemkab PPU Kolaborasi Dengan LBH Berikan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin

L Gustian

Anggota DPRD PPU Daerah Pemilihan (Dapil) Sepaku, Abdul Rahman Wahid. (Ist)
Anggota DPRD Kabupaten PPU, Abdul Rahman Wahid. (Ist)

Penajam, helloborneo.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU baru-baru ini meluncurkan simbolis meluncurkan proyek perubahan “Strategi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Lembaga Bantuan Hukum (Siput dan Lebah).

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PPU, Abdul Rahman Wahid., Senin (7/11) mengapreasiasi langkah Pemkab PPU tersebut karena sejalan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Permasalahan hukum yang semakin kompleks dan keterbatasan akses advokasi karena faktor ekonomi menjadi pendorong lahirnya proyek perubahan ini.

Taman depan Kantor Pemkab PPU. (ESY)
Taman depan Kantor Pemkab PPU. (ESY)

Bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU untuk melaksanakan pengakuan, perlindungan, dan penjaminan hak asasi sekaligus hak konstitusi setiap warga akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum yang dijamin berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, Pemkab PPU berkolaborasi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan bantuan hukum ini meliputi bantuan hukum litigasi yang dilakukan melalui jalur pengadilan dan bantuan hukum non litigasi yang dilakukan di luar jalur pengadilan.

DPRD Kabupaten PPU. (ESY)
DPRD Kabupaten PPU. (ESY)

Abdul Rahman Wahid menambahkan dukungannya atas upaya tersebut apalagi menjadi lanjutan yang dapat memberikan panduan teknis pelaksanaan terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2021 berupa peraturan bupati (Perbup).

Untuk diketahui proyek perubahan ini telah melalui beberapa tahapan, diantaranya membentuk tim efektif dan tim sosialisasi.

Pemkab PPU telah berkoordinasi dengan beberapa lembaga hukum dalam kaitannya dengan substansi strategi bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui kolaborasi dengan lembaga-lembaga hukum yang akronimnya disebut dengan “Siput dan Lebah”. Siput artinya strategi pemerintah Penajam Paser Utara dan Lebah merupakan lembaga bantuan hukum.

Di akhir kegiatan peluncuran proyek ini, penandatanganan komitmen pelaksanaan proyek perubahan dilakukan oleh pihak-pihak terkait. (adv/log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.