DJP Kaltimra Pidanakan Dua Penilap Pajak, Total Kerugian Negara Hampir Rp2 M

DJP Kaltimra menyerahkan dua tersangka penggelapan pajak ke Kejari Balikpapan. (Ist/Dok. DJP Kaltimra)

Roy MS

Balikpapan, helloborneo.com – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Timur-Utara memidanakan dua oknum penilap pajak. Tindakan dua pelaku mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga miliaran rupiah.

Dua tersangka pelaku yakni berinisal FH dan Direktur PT ACB berinsial HR. FH selaku pihak ketiga yang dipercayakan mengurus perpajakan CV KP diduga menggelapkan pajak perusahaan tersebut hingga Rp1,4 miliar.

“FH merupakan Freelance CV KP, dia menggelapkan pajak mulai April 2017 sampai dengan Desember 2018,” kata Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan, Intelijen dan Penyidikan Kantor Wilayah DJP Kaltimra Windu Kumoro di KKP Pratama Balikpapan Barat, Senin (14/11/2022).

Dalam modusnya, FH menyetorkan bukti laporan pembayaran pajak yang diduga telah dipalsukan kepada perusahaan. Padahal, tersangka belum pernah sama sekali menyetorkan uang tagihan pajak yang dikeluarkan perusahaan selama periode tersebut.

“Itu yang disetorkan (FH) kepada direktur CV KP, laporan palsu,” lanjut Windu.

Dalam perkara lain, tersangka HR diketahui tidak menyetorkan uang pajak perusahaan yang dipimpinnya selama periode Januari sampai dengan Desember 2016. Akibat tindakannya itu, keuangan negara mengalami kerugian Rp324 juta.

“Modus operandi yang dilakukan oleh HR diketahui dengan sengaja menerbitkan Faktur Pajak atas Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Land Clearing namun tidak melakukan penyetoran PPN ke kas negara,” jelasnya.

Untuk perkara ini, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 39 ayat (1) huruf d juncto Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Yakni, dengan sengaja menyampaikan SPT Masa PPN  tidak benar atau tidak lengkap, serta tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut  sehingga dapat menyebabkan kerugian pada pendapatan negara.

Atas jeratan tersebut, para tersangka terancam sanksi pidana kurungan penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Perkara tersebut kini telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut.

“Penanganan ini tidak lepas dari upaya sinergi Kanwil DJP Kaltimtara, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan Kejaksaan Negeri Balikpapan yang dilakukan secara komprehensif dan kolaboratif. Kami harap upaya penegakan hukum dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Balikpapan Rudi Susanta mengatakan, bahwa kedua tersangka sudah diberi kesempatan untuk mengganti kerugian.

“Tapi saat kami lakukan profiling kemungkinan untuk itu (ganti rugi) tipis dan kami tetap sesuai SOP memiliki batasan waktu untuk menunggu itu (ganti rugi),” tutur Rudi. (yor)





Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.