Ketua DPRD PPU Sarankan Uang Transport Bagi Pejabat

ES Yulianto

Ketua DPRD Kabupaten PPU, Syahrudin M Noor. (ESY)
Ketua DPRD Kabupaten PPU, Syahrudin M Noor. (ESY)

Penajam, helloborneo.com – Sejumlah Lurah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), mendatangi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PPU. Hal ini karena kendaraan dinas mereka sudah tidak layak.

Ketua DPRD Kabupaten PPU, Syahrudin M Noor, mengatakan usia kendaraan dinas kelurahan telah berumur 15 tahun. Usia tersebut dianggap perlu peremajaan. Namun bukan memberikan solusi untuk mendapatkan kendaraan baru, Syahrudin M Noor menginginkan adanya solusi tunjangan transport.

“Kendaraan dinas mereka sudah 15 tahun. 15 tahun itu saya kira dalam aturan masuk dalam kategori harus diremajakan tetapi saya menyarankan untuk menjadi tunjangan transport,” kata Syahrudin M Noor.

Ketua DPRD Kabupaten PPU, Syahrudin M Noor bersama para Lurah. (ESY)
Ketua DPRD Kabupaten PPU, Syahrudin M Noor bersama para Lurah. (ESY)

Syahrudin M Noor beralasan, adanya tunjangan transport dianggap membantu secara manusiawi. Para pejabatan yang menggunakan mobil dinas bisa membli kendaraan pribadi menggunakan tunjangan transport.

Hal itu juga membantu mengurangi beban pemerintah daerah. Pasalnya beberapa beban pemerintah daerah terkait kendaraan dinas, yakni mulai dari pemeliharaan, pajak kendaraan hingga bahan bakar.

“Karena saya pikir pemberian uang transport bisa memberikan membantu secara kemanusiaan sehingga pejabat bisa mencicil kendaraan sendiri dan juga tidak membebani pemeirntah,” ujarnya.

Ketua DPRD Kabupaten PPU, Syahrudin M Noor bersama para Lurah. (ESY)
Ketua DPRD Kabupaten PPU, Syahrudin M Noor bersama para Lurah. (ESY)

Melalui kedatangan beberapa lurah tersebut, Syahrudin memberikan solusi untuk kendaraan dinas sebaiknya dilelang. Untuk memberikan tambahan pendaptan bagi pemerintah daerah. Sedangkan kendaraan dinas untuk pejabat tinggi seperti bupati, wakil bupati, serta pimpinan dikecualikan.
“Menyarankan kepada pemerintah kendaraan dinas yang ada dilelang semua untuk pendapatan dan kepala dinas hingga kelurahan mendapatkan uang transportasi secara riil,” jelasnya.

Saran ini diharapkan Syahrudin M Noor bisa menjadi trobosan kebijakan yang memiliki banyak manfaat, sehingga sangat perlu betul untuk dipertimbangkan.

“Saya kira ini sebuah terobosan untuk kita pikirakn sama-sama saya sebagai ketua dewan berharap itu yang diberikan kepada instansi pemerintah. (adv/log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses